Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untu mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana program sosial Bank Indonesia (PSBI) yang mengalir ke sejumlah anggota DPR RI.
Ketegasan ini menjadi momentum KPK untuk membersikan marwahnya yang selama ini dianggap tercoreng di mata publik.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah berpendapat, KPK perlu kerja keras untuk mengembalikan citranya yang bersih agar kembali dipercaya publik.
“KPK selama ini tidak lagi masuk daftar lembaga dipercaya, sehingga KPK membutuhkan tindakan terukur agar kembali dipercaya,” kata Dedi kepada
RMOL, Minggu, 26 Januari 2025.
Menurutnya, KPK harus segera bertindak tegas, dan mengusut secara tuntas kasus dugaan korupsi tersebut, agar marwahnya kembali bersih termasuk DPR dan BI.
“KPK perlu bertindak atas dugaan ini, setidaknya karena dua institusi yang perlu dijamin bersih dari korupsi, DPR dan BI,” tutup Dedi.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan ada program sosial Bank Indonesia (PSBI) mencapai triliunan rupiah yang disalurkan ke Komisi XI DPR.
Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu saat menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana PSBI.
"Triliunan lah. Kalau jumlah pasnya nanti lah ya. Takutnya nanti salah," kata Asep seperti dikutip
RMOL, Rabu 22 Januari 2025.
Asep mengatakan, KPK bakal mendalami pengakuan salah satu anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori yang mengungkapkan bahwa seluruh rekan kerjanya di Komisi XI menerima dana PSBI yang ditampung dalam yayasan.
"Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain, karena berdasarkan keterangan saudara S, teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota Komisi XI terima CSR itu," terang Asep.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, 2 orang yang disebut Deputi Penindakan KPK itu diduga sebagai calon tersangka dalam perkara ini. Mereka merupakan anggota DPR periode 2019-2024 dari Partai Gerindra dan Partai Nasdem berinisial HG dan S.
