Berita

Presiden Donald Trump/AFP

Dunia

Trump Hentikan Bantuan untuk Ukraina, Proyek Sekolah dan Vaksinasi Anak Dibekukan

SABTU, 25 JANUARI 2025 | 07:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mulai membekukan proyek-proyek di Ukraina yang didanai melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). 

Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Donald Trump yang ditandatangani pada 20 Januari 2025, yang isinya adalah perintah untuk menangguhkan sementara semua program bantuan luar negeri AS selama 90 hari untuk dilakukan peninjauan. 

Dikutip dari Reuters, Sabtu 25 Januari 2025, penangguhan ini termasuk dukungan untuk sekolah dan layanan kesehatan seperti perawatan ibu dan vaksinasi anak-anak. 


Namun, Pentagon tegas menyatakan bahwa perintah tersebut tidak berlaku untuk bantuan militer ke Kyiv. Demikian juga dengan bantuan militer ke Israel dan Mesir. 

Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota Kongres AS dan dapat mendorong mitra internasional Amerika mencari pendanaan dari pesaing dan lawan AS. 

Para kritikus berpendapat bahwa langkah ini dapat melemahkan pengaruh AS, terutama dalam persaingannya dengan inisiatif "Belt and Road" China yang luas. 

"Ini gila," kata Jeremy Konyndyk, mantan pejabat USAID yang kini menjabat sebagai presiden Refugees International. 

"Ini akan membunuh banyak orang. Maksud saya, jika diterapkan seperti yang tertulis dalam perintah itu, banyak orang akan mati," ujarnya.

Sebelum penangguhan ini, USAID telah memberikan bantuan signifikan kepada Ukraina, termasuk 2,6 miliar Dolar AS dalam bantuan kemanusiaan, 5 miliar Dolar AS dalam bantuan pembangunan, dan lebih dari 30 miliar Dolar AS dalam dukungan anggaran langsung sejak awal perang pada Februari 2022. 

Penangguhan sementara ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan luar negeri AS sejalan dengan kepentingan strategis negara tersebut. 

Sekretaris Negara Marco Rubio akan meninjau program-program tersebut dalam 90 hari ke depan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan "America First" yang diusung oleh pemerintahan Trump.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Efisiensi Perjalanan Dinas: Luar Negeri 70 Persen, Dalam Negeri 50 Persen

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:18

MPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan TNI dari Misi UNIFIL

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:11

Imparsial: Andrie Yunus Buka Sinyal Gelap Pembela HAM

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:05

Tanpa Terminal BBM OTM, Cadangan Pertamax Berkurang Tiga Hari

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:53

Kemenkop–KemenPPPA Kolaborasi Perkuat Peran Perempuan Lewat Kopdes

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:45

Lippo Cikarang Tegaskan Tidak Terkait Perkara yang Diusut KPK

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:35

Membaca Skenario Merancang Operasi Gagal

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:28

BSA Logistics Melantai di Bursa Bidik Dana Rp306 Miliar

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:18

Jusuf Kalla Bereaksi atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:01

Diaspora RI Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Seoul

Selasa, 31 Maret 2026 | 20:56

Selengkapnya