Berita

Presiden Donald Trump/AFP

Dunia

Trump Hentikan Bantuan untuk Ukraina, Proyek Sekolah dan Vaksinasi Anak Dibekukan

SABTU, 25 JANUARI 2025 | 07:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mulai membekukan proyek-proyek di Ukraina yang didanai melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). 

Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Donald Trump yang ditandatangani pada 20 Januari 2025, yang isinya adalah perintah untuk menangguhkan sementara semua program bantuan luar negeri AS selama 90 hari untuk dilakukan peninjauan. 

Dikutip dari Reuters, Sabtu 25 Januari 2025, penangguhan ini termasuk dukungan untuk sekolah dan layanan kesehatan seperti perawatan ibu dan vaksinasi anak-anak. 


Namun, Pentagon tegas menyatakan bahwa perintah tersebut tidak berlaku untuk bantuan militer ke Kyiv. Demikian juga dengan bantuan militer ke Israel dan Mesir. 

Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota Kongres AS dan dapat mendorong mitra internasional Amerika mencari pendanaan dari pesaing dan lawan AS. 

Para kritikus berpendapat bahwa langkah ini dapat melemahkan pengaruh AS, terutama dalam persaingannya dengan inisiatif "Belt and Road" China yang luas. 

"Ini gila," kata Jeremy Konyndyk, mantan pejabat USAID yang kini menjabat sebagai presiden Refugees International. 

"Ini akan membunuh banyak orang. Maksud saya, jika diterapkan seperti yang tertulis dalam perintah itu, banyak orang akan mati," ujarnya.

Sebelum penangguhan ini, USAID telah memberikan bantuan signifikan kepada Ukraina, termasuk 2,6 miliar Dolar AS dalam bantuan kemanusiaan, 5 miliar Dolar AS dalam bantuan pembangunan, dan lebih dari 30 miliar Dolar AS dalam dukungan anggaran langsung sejak awal perang pada Februari 2022. 

Penangguhan sementara ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan luar negeri AS sejalan dengan kepentingan strategis negara tersebut. 

Sekretaris Negara Marco Rubio akan meninjau program-program tersebut dalam 90 hari ke depan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan "America First" yang diusung oleh pemerintahan Trump.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Polri Butuh Reformasi Kultural dan Tetap di Bawah Presiden

Kamis, 19 Februari 2026 | 01:30

Jokowi Dianggap Stres Akibat Gejala Post-Power Syndrome

Kamis, 19 Februari 2026 | 01:03

BPKH Limited Perkuat Fondasi Kedaulatan Ekonomi Haji

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:41

Inosentius Samsul Batal jadi Hakim MK Ternyata Ditugaskan ke Danantara

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:21

Polda Metro Tangkap Dua Pria Pembawa Ratusan Pil Ekstasi dari Lampung

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:03

Waketum PKB Tepis Klaim Jokowi soal Revisi UU KPK Inisiatif DPR

Rabu, 18 Februari 2026 | 23:40

BPKH Genjot Investasi Ekosistem Haji dan Siap jadi Pemain Global

Rabu, 18 Februari 2026 | 23:15

Santunan hingga Beasiswa Diberikan untuk Keluarga Prajurit yang Gugur

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:47

Penabrak Rumah Anak Jusuf Kalla Seorang Perempuan

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:40

Purbaya Curiga Isu Gratifikasi Pejabat Kemenkeu Diramaikan Pembenci

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:28

Selengkapnya