Berita

Presiden Donald Trump/AFP

Global

Trump Hentikan Bantuan untuk Ukraina, Proyek Sekolah dan Vaksinasi Anak Dibekukan

SABTU, 25 JANUARI 2025 | 07:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mulai membekukan proyek-proyek di Ukraina yang didanai melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). 

Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Donald Trump yang ditandatangani pada 20 Januari 2025, yang isinya adalah perintah untuk menangguhkan sementara semua program bantuan luar negeri AS selama 90 hari untuk dilakukan peninjauan. 

Dikutip dari Reuters, Sabtu 25 Januari 2025, penangguhan ini termasuk dukungan untuk sekolah dan layanan kesehatan seperti perawatan ibu dan vaksinasi anak-anak. 


Namun, Pentagon tegas menyatakan bahwa perintah tersebut tidak berlaku untuk bantuan militer ke Kyiv. Demikian juga dengan bantuan militer ke Israel dan Mesir. 

Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota Kongres AS dan dapat mendorong mitra internasional Amerika mencari pendanaan dari pesaing dan lawan AS. 

Para kritikus berpendapat bahwa langkah ini dapat melemahkan pengaruh AS, terutama dalam persaingannya dengan inisiatif "Belt and Road" China yang luas. 

"Ini gila," kata Jeremy Konyndyk, mantan pejabat USAID yang kini menjabat sebagai presiden Refugees International. 

"Ini akan membunuh banyak orang. Maksud saya, jika diterapkan seperti yang tertulis dalam perintah itu, banyak orang akan mati," ujarnya.

Sebelum penangguhan ini, USAID telah memberikan bantuan signifikan kepada Ukraina, termasuk 2,6 miliar Dolar AS dalam bantuan kemanusiaan, 5 miliar Dolar AS dalam bantuan pembangunan, dan lebih dari 30 miliar Dolar AS dalam dukungan anggaran langsung sejak awal perang pada Februari 2022. 

Penangguhan sementara ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan luar negeri AS sejalan dengan kepentingan strategis negara tersebut. 

Sekretaris Negara Marco Rubio akan meninjau program-program tersebut dalam 90 hari ke depan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan "America First" yang diusung oleh pemerintahan Trump.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya