Berita

Presiden Donald Trump/AFP

Dunia

Trump Hentikan Bantuan untuk Ukraina, Proyek Sekolah dan Vaksinasi Anak Dibekukan

SABTU, 25 JANUARI 2025 | 07:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mulai membekukan proyek-proyek di Ukraina yang didanai melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). 

Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Donald Trump yang ditandatangani pada 20 Januari 2025, yang isinya adalah perintah untuk menangguhkan sementara semua program bantuan luar negeri AS selama 90 hari untuk dilakukan peninjauan. 

Dikutip dari Reuters, Sabtu 25 Januari 2025, penangguhan ini termasuk dukungan untuk sekolah dan layanan kesehatan seperti perawatan ibu dan vaksinasi anak-anak. 


Namun, Pentagon tegas menyatakan bahwa perintah tersebut tidak berlaku untuk bantuan militer ke Kyiv. Demikian juga dengan bantuan militer ke Israel dan Mesir. 

Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota Kongres AS dan dapat mendorong mitra internasional Amerika mencari pendanaan dari pesaing dan lawan AS. 

Para kritikus berpendapat bahwa langkah ini dapat melemahkan pengaruh AS, terutama dalam persaingannya dengan inisiatif "Belt and Road" China yang luas. 

"Ini gila," kata Jeremy Konyndyk, mantan pejabat USAID yang kini menjabat sebagai presiden Refugees International. 

"Ini akan membunuh banyak orang. Maksud saya, jika diterapkan seperti yang tertulis dalam perintah itu, banyak orang akan mati," ujarnya.

Sebelum penangguhan ini, USAID telah memberikan bantuan signifikan kepada Ukraina, termasuk 2,6 miliar Dolar AS dalam bantuan kemanusiaan, 5 miliar Dolar AS dalam bantuan pembangunan, dan lebih dari 30 miliar Dolar AS dalam dukungan anggaran langsung sejak awal perang pada Februari 2022. 

Penangguhan sementara ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan luar negeri AS sejalan dengan kepentingan strategis negara tersebut. 

Sekretaris Negara Marco Rubio akan meninjau program-program tersebut dalam 90 hari ke depan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan "America First" yang diusung oleh pemerintahan Trump.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

UPDATE

Pemerintah Siapkan Skenario Haji Jika Konflik Timur Tengah Memanas

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:14

KPK Hormati Putusan Hakim, Penyidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji Tetap Berlanjut

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:12

Naik Transjakarta Kini Bisa Bayar Tiket Pakai QRIS Tap BRImo

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:06

Marak OTT Kepala Daerah, Kemendagri Harus Bertindak

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:01

RDF Plant Rorotan Diaktifkan Usai Longsor TPST Bantargebang

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:47

Seleksi Anggota Dewan Komisioner OJK Dimulai Hari Ini

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:44

Lantik Pengurus DPW PPP Gorontalo, Mardiono Optimistis Menuju 2029

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:43

Harga Bitcoin Terkoreksi Tipis

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:34

Emas Logam Mulia Naik Rp40 Ribu, Dekati Harga Rp3,1 Juta per Gram

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:29

Viral Mobil Pickup Impor India untuk Koperasi Desa Tiba di Indonesia

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:18

Selengkapnya