Deddy Yevri Sitorus. /RMOL
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan arahan strategis kepada 3214 anggota DPRD dari Fraksi PDIP yang hadir dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Jumat, 24 Januari 2025.
Adapun, acara tersebut diadakan untuk sekaligus konsolidasi dan penguatan kapasitas anggota legislatif PDIP di tingkat daerah dan provinsi di seluruh Indonesia.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengungkapkan bahwa kegiatan ini melibatkan sekitar 3.214 anggota DPRD dari berbagai daerah. Dalam sesi tersebut, beberapa materi penting terkait pengelolaan pemerintahan daerah dan keuangan dibahas. Sesi berikutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dijadwalkan memberikan materi tambahan terkait keuangan publik.
"Jadi kita memang materi-materi yang dibawakan adalah bagaimana supaya teman-teman di daerah itu mengerti proses pemerintahan, proses keuangan dan juga mengerti bagaimana melakukan fungsi-fungsinya secara baik," ujar Deddy kepada wartawan di lokasi acara.
Sebab, kata Deddy, hampir 50% anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi fraksi PDIP adalah wajah-wajah baru. Sehingga perlu untuk memberikan mereka lebih banyak amunisi.
“Jadi ini pertama dan seterusnya akan ada pelatihan-pelatihan lanjutan untuk mereka-mereka yang menjadi anggota legislatif di daerah dan provinsi. Itu saya kira,” kata Anggota DPR RI Fraksi PDIP ini.
Sementara itu, diungkap Deddy, dalam arahannya Ketum PDIP Megawati menekankan pentingnya anggota legislatif untuk selalu turun ke bawah, berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Turba (turun ke bawah) kalau istilah Ibu Megawati. Karena dengan terus menerus turun ke bawah maka PDI Perjuangan tentu akan menyatu dengan rakyat dan itu akan membuat mereka lebih mengerti persoalan-persoalan yang ada di bawah,” kata Deddy.
Hal itu, kata Deddy, diharapkan dapat memperkuat ikatan antara partai dan masyarakat serta mengoptimalkan peran DPRD dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dalam arahan tersebut, Deddy mengungkapkan bahwa ada benerapa daerah melaporkan kepada Megawati tentang ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kondisi di daerah, di mana aspirasi yang tercatat dalam Musrenbang sering kali tidak dapat diakomodir dalam APBD daerah maupun APBN pusat.
Megawati juga mendorong anggota DPRD untuk aktif membuat laporan atau paper yang bisa memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat.
“Jadi tadi juga disampaikan bagaimana supaya teman-teman di daerah itu mulai membiasakan diri membuat laporan-laporan atau paper untuk bisa diperjuangkan di tingkat pusat,” demikian Deddy.
