Menteri Keuangan, Sri Mulyani/RMOL
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain, termasuk Argentina yang berhasil mencatatkan surplus pertamanya dalam 14 tahun terakhir.
Begitu yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2025, pada Jumat 24 Januari 2025.
Bendahara negara itu mengatakan terdapat perbedaan kondisi ekonomi antar Indonesia dan negara lain, sehingga membuat pendekatan dalam menyusun APBN tidak bisa disamakan.
"Argentina berada dalam situasi ekonomi yang sangat berbeda dibandingkan negara emerging market lainnya. Mereka terus-menerus menghadapi krisis dan sekarang memiliki presiden dengan pandangan atau pendekatan yang mungkin benar-benar berbeda. Pendekatan tersebut mungkin dibutuhkan untuk kondisi ekonomi Argentina sendiri," ujar Sri Mulyani.
Ia menekankan bahwa APBN Indonesia dirancang berdasarkan kondisi ekonomi domestik. Hal ini mencakup inflasi yang berada di kisaran 2+- 1 persen, jauh berbeda dengan Argentina yang mencatatkan inflasi lebih dari 70 persen.
"Jadi, kita tidak bisa menjiplak kebijakan ekonomi negara lain karena situasinya sangat berbeda, it's totally different. Rasio utang terhadap PDB (Debt to GDP ratio), eksposur terhadap utang, kondisi ekonomi domestik, hingga nilai tukar mereka sangat berbeda dengan kita," lanjutnya.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa desain APBN Indonesia mengutamakan peran sebagai katalisator dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, dan menciptakan permintaan agregat yang berkelanjutan.
"APBN kita dirancang untuk menjadi counter cyclical, shock absorber, dan mendorong peningkatan produktivitas ekonomi," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perekonomian Argentina untuk pertama kalinya mencatat surplus anggaran negara mencapai 1,76 triliun peso (senilai Rp 27,6 triliun), atau setara 0,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam setahun penuh.
Hal tersebut terjadi setelah Presiden Argentina, Javier Milei memangkas besar-besaran anggaran belanja negara, mencakup pemberhentian hampir semua proyek pekerjaan umum dan transfer dana ke provinsi-provinsi, memangkas pengeluaran pensiun dan gaji pegawai negeri, mengurangi subsidi energi dan transportasi, serta memotong lebih dari 30.000 pekerjaan di pemerintahan.
Hal ini merupakan upayanya dalam meredam inflasi yang meningkat tajam di Argentina, dan mencapai puncak hampir setara 300 persen pada April 2024.
