Berita

Otoritas Moneter Singapura (MAS)/Reuters

Bisnis

Bank Sentral Singapura Longgarkan Kebijakan Moneter Pertama Sejak 2020

JUMAT, 24 JANUARI 2025 | 12:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bank sentral Singapura melonggarkan kebijakan moneternya untuk pertama kali sejak 2020 pada Jumat 24 Januari 2025. 

Langkah ini diambil Otoritas Moneter Singapura (MAS) seiring dengan proyeksi perlambatan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari perkiraan awal tahun ini.

Seperti dikutip Reuters, MAS, yang biasa mengelola kebijakan moneter melalui pengaturan nilai tukar daripada suku bunga mengumumkan pengurangan pada kemiringan pita kebijakan yang dikenal sebagai Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate (S$NEER). 


Namun, otoritas tersebut menegaskan tidak akan ada perubahan pada lebar pita kebijakan atau tingkat pusat pita tersebut.

"Kami sedikit mengurangi kemiringan pita kebijakan, Tidak ada perubahan pada lebar pita kebijakan atau pusatnya. Langkah ini akan menjaga stabilitas harga dalam jangka menengah," demikian pernyataan MAS.

Keputusan ini mencerminkan kondisi inflasi inti Singapura yang telah menurun signifikan dari puncaknya 5,5 persen pada awal 2023 menjadi 1,8 persen pada Desember 2024. 

MAS juga menurunkan proyeksi inflasi inti 2025 menjadi 1,0-2,0 persen, lebih rendah dibandingkan estimasi sebelumnya sebesar 1,5-2,5 persen.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Singapura diperkirakan melambat. Setelah mencatat pertumbuhan 4 persen pada 2024, lebih tinggi dari proyeksi awal 3,5 persen, PDB negara ini diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1-3 persen pada 2025.

Sebagai negara berbasis perdagangan, Singapura menggunakan pendekatan unik dalam kebijakan moneternya dengan mengelola nilai tukar Dolar Singapura terhadap sekeranjang mata uang, bukan melalui suku bunga domestik seperti kebanyakan negara lainnya.

Pengumuman pelonggaran ini awalnya menekan nilai Dolar Singapura terhadap dolar AS, tetapi mata uang tersebut kembali stabil. 

“MAS akan memantau dengan saksama perkembangan ekonomi global dan domestik, dan tetap waspada terhadap risiko inflasi dan pertumbuhan," katanya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya