Berita

Otoritas Moneter Singapura (MAS)/Reuters

Bisnis

Bank Sentral Singapura Longgarkan Kebijakan Moneter Pertama Sejak 2020

JUMAT, 24 JANUARI 2025 | 12:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bank sentral Singapura melonggarkan kebijakan moneternya untuk pertama kali sejak 2020 pada Jumat 24 Januari 2025. 

Langkah ini diambil Otoritas Moneter Singapura (MAS) seiring dengan proyeksi perlambatan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari perkiraan awal tahun ini.

Seperti dikutip Reuters, MAS, yang biasa mengelola kebijakan moneter melalui pengaturan nilai tukar daripada suku bunga mengumumkan pengurangan pada kemiringan pita kebijakan yang dikenal sebagai Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate (S$NEER). 


Namun, otoritas tersebut menegaskan tidak akan ada perubahan pada lebar pita kebijakan atau tingkat pusat pita tersebut.

"Kami sedikit mengurangi kemiringan pita kebijakan, Tidak ada perubahan pada lebar pita kebijakan atau pusatnya. Langkah ini akan menjaga stabilitas harga dalam jangka menengah," demikian pernyataan MAS.

Keputusan ini mencerminkan kondisi inflasi inti Singapura yang telah menurun signifikan dari puncaknya 5,5 persen pada awal 2023 menjadi 1,8 persen pada Desember 2024. 

MAS juga menurunkan proyeksi inflasi inti 2025 menjadi 1,0-2,0 persen, lebih rendah dibandingkan estimasi sebelumnya sebesar 1,5-2,5 persen.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Singapura diperkirakan melambat. Setelah mencatat pertumbuhan 4 persen pada 2024, lebih tinggi dari proyeksi awal 3,5 persen, PDB negara ini diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1-3 persen pada 2025.

Sebagai negara berbasis perdagangan, Singapura menggunakan pendekatan unik dalam kebijakan moneternya dengan mengelola nilai tukar Dolar Singapura terhadap sekeranjang mata uang, bukan melalui suku bunga domestik seperti kebanyakan negara lainnya.

Pengumuman pelonggaran ini awalnya menekan nilai Dolar Singapura terhadap dolar AS, tetapi mata uang tersebut kembali stabil. 

“MAS akan memantau dengan saksama perkembangan ekonomi global dan domestik, dan tetap waspada terhadap risiko inflasi dan pertumbuhan," katanya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya