Berita

Otoritas Moneter Singapura (MAS)/Reuters

Bisnis

Bank Sentral Singapura Longgarkan Kebijakan Moneter Pertama Sejak 2020

JUMAT, 24 JANUARI 2025 | 12:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bank sentral Singapura melonggarkan kebijakan moneternya untuk pertama kali sejak 2020 pada Jumat 24 Januari 2025. 

Langkah ini diambil Otoritas Moneter Singapura (MAS) seiring dengan proyeksi perlambatan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari perkiraan awal tahun ini.

Seperti dikutip Reuters, MAS, yang biasa mengelola kebijakan moneter melalui pengaturan nilai tukar daripada suku bunga mengumumkan pengurangan pada kemiringan pita kebijakan yang dikenal sebagai Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate (S$NEER). 


Namun, otoritas tersebut menegaskan tidak akan ada perubahan pada lebar pita kebijakan atau tingkat pusat pita tersebut.

"Kami sedikit mengurangi kemiringan pita kebijakan, Tidak ada perubahan pada lebar pita kebijakan atau pusatnya. Langkah ini akan menjaga stabilitas harga dalam jangka menengah," demikian pernyataan MAS.

Keputusan ini mencerminkan kondisi inflasi inti Singapura yang telah menurun signifikan dari puncaknya 5,5 persen pada awal 2023 menjadi 1,8 persen pada Desember 2024. 

MAS juga menurunkan proyeksi inflasi inti 2025 menjadi 1,0-2,0 persen, lebih rendah dibandingkan estimasi sebelumnya sebesar 1,5-2,5 persen.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Singapura diperkirakan melambat. Setelah mencatat pertumbuhan 4 persen pada 2024, lebih tinggi dari proyeksi awal 3,5 persen, PDB negara ini diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1-3 persen pada 2025.

Sebagai negara berbasis perdagangan, Singapura menggunakan pendekatan unik dalam kebijakan moneternya dengan mengelola nilai tukar Dolar Singapura terhadap sekeranjang mata uang, bukan melalui suku bunga domestik seperti kebanyakan negara lainnya.

Pengumuman pelonggaran ini awalnya menekan nilai Dolar Singapura terhadap dolar AS, tetapi mata uang tersebut kembali stabil. 

“MAS akan memantau dengan saksama perkembangan ekonomi global dan domestik, dan tetap waspada terhadap risiko inflasi dan pertumbuhan," katanya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya