Berita

Otoritas Moneter Singapura (MAS)/Reuters

Bisnis

Bank Sentral Singapura Longgarkan Kebijakan Moneter Pertama Sejak 2020

JUMAT, 24 JANUARI 2025 | 12:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bank sentral Singapura melonggarkan kebijakan moneternya untuk pertama kali sejak 2020 pada Jumat 24 Januari 2025. 

Langkah ini diambil Otoritas Moneter Singapura (MAS) seiring dengan proyeksi perlambatan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari perkiraan awal tahun ini.

Seperti dikutip Reuters, MAS, yang biasa mengelola kebijakan moneter melalui pengaturan nilai tukar daripada suku bunga mengumumkan pengurangan pada kemiringan pita kebijakan yang dikenal sebagai Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate (S$NEER). 


Namun, otoritas tersebut menegaskan tidak akan ada perubahan pada lebar pita kebijakan atau tingkat pusat pita tersebut.

"Kami sedikit mengurangi kemiringan pita kebijakan, Tidak ada perubahan pada lebar pita kebijakan atau pusatnya. Langkah ini akan menjaga stabilitas harga dalam jangka menengah," demikian pernyataan MAS.

Keputusan ini mencerminkan kondisi inflasi inti Singapura yang telah menurun signifikan dari puncaknya 5,5 persen pada awal 2023 menjadi 1,8 persen pada Desember 2024. 

MAS juga menurunkan proyeksi inflasi inti 2025 menjadi 1,0-2,0 persen, lebih rendah dibandingkan estimasi sebelumnya sebesar 1,5-2,5 persen.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Singapura diperkirakan melambat. Setelah mencatat pertumbuhan 4 persen pada 2024, lebih tinggi dari proyeksi awal 3,5 persen, PDB negara ini diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1-3 persen pada 2025.

Sebagai negara berbasis perdagangan, Singapura menggunakan pendekatan unik dalam kebijakan moneternya dengan mengelola nilai tukar Dolar Singapura terhadap sekeranjang mata uang, bukan melalui suku bunga domestik seperti kebanyakan negara lainnya.

Pengumuman pelonggaran ini awalnya menekan nilai Dolar Singapura terhadap dolar AS, tetapi mata uang tersebut kembali stabil. 

“MAS akan memantau dengan saksama perkembangan ekonomi global dan domestik, dan tetap waspada terhadap risiko inflasi dan pertumbuhan," katanya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya