Berita

Otoritas Moneter Singapura (MAS)/Reuters

Bisnis

Bank Sentral Singapura Longgarkan Kebijakan Moneter Pertama Sejak 2020

JUMAT, 24 JANUARI 2025 | 12:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bank sentral Singapura melonggarkan kebijakan moneternya untuk pertama kali sejak 2020 pada Jumat 24 Januari 2025. 

Langkah ini diambil Otoritas Moneter Singapura (MAS) seiring dengan proyeksi perlambatan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari perkiraan awal tahun ini.

Seperti dikutip Reuters, MAS, yang biasa mengelola kebijakan moneter melalui pengaturan nilai tukar daripada suku bunga mengumumkan pengurangan pada kemiringan pita kebijakan yang dikenal sebagai Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate (S$NEER). 


Namun, otoritas tersebut menegaskan tidak akan ada perubahan pada lebar pita kebijakan atau tingkat pusat pita tersebut.

"Kami sedikit mengurangi kemiringan pita kebijakan, Tidak ada perubahan pada lebar pita kebijakan atau pusatnya. Langkah ini akan menjaga stabilitas harga dalam jangka menengah," demikian pernyataan MAS.

Keputusan ini mencerminkan kondisi inflasi inti Singapura yang telah menurun signifikan dari puncaknya 5,5 persen pada awal 2023 menjadi 1,8 persen pada Desember 2024. 

MAS juga menurunkan proyeksi inflasi inti 2025 menjadi 1,0-2,0 persen, lebih rendah dibandingkan estimasi sebelumnya sebesar 1,5-2,5 persen.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Singapura diperkirakan melambat. Setelah mencatat pertumbuhan 4 persen pada 2024, lebih tinggi dari proyeksi awal 3,5 persen, PDB negara ini diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1-3 persen pada 2025.

Sebagai negara berbasis perdagangan, Singapura menggunakan pendekatan unik dalam kebijakan moneternya dengan mengelola nilai tukar Dolar Singapura terhadap sekeranjang mata uang, bukan melalui suku bunga domestik seperti kebanyakan negara lainnya.

Pengumuman pelonggaran ini awalnya menekan nilai Dolar Singapura terhadap dolar AS, tetapi mata uang tersebut kembali stabil. 

“MAS akan memantau dengan saksama perkembangan ekonomi global dan domestik, dan tetap waspada terhadap risiko inflasi dan pertumbuhan," katanya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya