Berita

Kolase foto Joko Widodo, Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni/RMOL

Politik

Selain Jokowi, Hadi Tjahjanto Hingga Raja Juli Perlu Diperiksa soal Pagar Laut

JUMAT, 24 JANUARI 2025 | 05:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Polemik pagar laut di Tangerang terus menjadi sorotan di tengah masyarakat. Pasalnya, buah kebijakan yang digagas pada rezim Joko Widodo (Jokowi) menjadi bukti betapa berkuasanya oligarki.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai bahwa Jokowi dan menteri terkait sudah seharusnya diperiksa guna menyelesaikan polemik ini   

“Saya kira Jokowi harus dipanggil (oleh penegak hukum), begitu pula dengan mantan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno dan juga mantan Wamen ATR Raja Juli Antoni,” kata Jerry kepada RMOL, Jumat, 24 Januari 2025.


Sambung dia, banyak kebijakan Jokowi yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang tertuang dalam amanat konstitusi. 

“Bukan saja laut dijual dan digadaikan untuk reklamasi, kalau Jokowi masih menjabat, langit pun bisa dia jual. Jokowi pemimpin dengan khayalan tingkat tinggi,” selorohnya. 

Menurut Jerry, Presiden Prabowo harus berhati-hati terhadap segala legacy Jokowi yang menyengsarakan rakyat.

“Jika Prabowo tak menghentikan proyek ini, pasti ada yang akan menuding dan menyalahkan Prabowo (nantinya). Jokowi bak lempar batu sembunyi tangan, padahal dia yang harus bertanggung jawab,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya