Berita

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan (Tangkapan layar/RMOL)

Politik

Feasibility Studies Kemenhut Ditagih DPR Sebelum Garap Lahan Hutan

KAMIS, 23 JANUARI 2025 | 23:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IV DPR meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang menyeluruh serta feasibility studies sebelum memulai program pemanfaatan 20 juta hektare lahan hutan cadangan untuk ketahanan pangan, energi dan air. 

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan, dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2025. 

"Fraksi Nasdem mendukung Kementerian Kehutanan untuk meningkatkan produksi hasil hutan dan hilirisasi industri di tahun 2025. Tentu ini merupakan langkah yang strategis yang patut diapresiasi," ujar Cindy.

Namun, Legislator Dapil Sumatera Barat II ini menekankan pentingnya memastikan bahwa program tersebut tidak merusak keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Namun beberapa isu penting membutuhkan perhatian khusus, agar tujuan pembangunan ini dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan,” tegasnya. 

Meskipun program pemanfaatan 20 juta hektare lahan hutan cadangan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air di Indonesia, namun Fraksi Nasdem mengingatkan pentingnya pendekatan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Terutama dampak rusaknya ekosistem dan masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan.

“Nah Pak Menteri, mengenai rencana pembukaan 20 juta hektar lahan untuk cadangan pangan, energi, dan air, fraksi Nasdem rekomendasikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang menyeluruh sebelum pelaksanaan program ini akan dilaksanakan,” harap dia. 

Selain itu, masih kata Cindy, pemerintah juga perlu melakukan kajian mendalam dan komprehensif sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

“Tentunya juga kajian-kajian mengenai feasibility studies untuk memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip sustainability,” pungkasnya.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

BRI Salurkan KUR Rp27,72 Triliun dalam 2 Bulan

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

Badai Alfred Mengamuk di Queensland, Ribuan Rumah Gelap Gulita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

DPR Cek Kesiapan Anggaran PSU Pilkada 2025

Senin, 10 Maret 2025 | 11:36

Rupiah Loyo ke Rp16.300 Hari Ini

Senin, 10 Maret 2025 | 11:24

Elon Musk: AS Harus Keluar dari NATO Supaya Berhenti Biayai Keamanan Eropa

Senin, 10 Maret 2025 | 11:22

Presiden Prabowo Diharapkan Jamu 38 Bhikkhu Thudong

Senin, 10 Maret 2025 | 11:19

Harga Emas Antam Merangkak Naik, Cek Daftar Lengkapnya

Senin, 10 Maret 2025 | 11:16

Polisi Harus Usut Tuntas Korupsi Isi MinyaKita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:08

Pasar Minyak Masih Terdampak Kebijakan Tarif AS, Harga Turun di Senin Pagi

Senin, 10 Maret 2025 | 11:06

Lebaran di Jakarta Tetap Seru Meski Ditinggal Pemudik

Senin, 10 Maret 2025 | 10:50

Selengkapnya