Berita

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan (Tangkapan layar/RMOL)

Politik

Feasibility Studies Kemenhut Ditagih DPR Sebelum Garap Lahan Hutan

KAMIS, 23 JANUARI 2025 | 23:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IV DPR meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang menyeluruh serta feasibility studies sebelum memulai program pemanfaatan 20 juta hektare lahan hutan cadangan untuk ketahanan pangan, energi dan air. 

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan, dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2025. 

"Fraksi Nasdem mendukung Kementerian Kehutanan untuk meningkatkan produksi hasil hutan dan hilirisasi industri di tahun 2025. Tentu ini merupakan langkah yang strategis yang patut diapresiasi," ujar Cindy.


Namun, Legislator Dapil Sumatera Barat II ini menekankan pentingnya memastikan bahwa program tersebut tidak merusak keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Namun beberapa isu penting membutuhkan perhatian khusus, agar tujuan pembangunan ini dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan,” tegasnya. 

Meskipun program pemanfaatan 20 juta hektare lahan hutan cadangan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air di Indonesia, namun Fraksi Nasdem mengingatkan pentingnya pendekatan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Terutama dampak rusaknya ekosistem dan masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan.

“Nah Pak Menteri, mengenai rencana pembukaan 20 juta hektar lahan untuk cadangan pangan, energi, dan air, fraksi Nasdem rekomendasikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang menyeluruh sebelum pelaksanaan program ini akan dilaksanakan,” harap dia. 

Selain itu, masih kata Cindy, pemerintah juga perlu melakukan kajian mendalam dan komprehensif sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

“Tentunya juga kajian-kajian mengenai feasibility studies untuk memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip sustainability,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya