Berita

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan (Tangkapan layar/RMOL)

Politik

Feasibility Studies Kemenhut Ditagih DPR Sebelum Garap Lahan Hutan

KAMIS, 23 JANUARI 2025 | 23:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IV DPR meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang menyeluruh serta feasibility studies sebelum memulai program pemanfaatan 20 juta hektare lahan hutan cadangan untuk ketahanan pangan, energi dan air. 

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan, dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2025. 

"Fraksi Nasdem mendukung Kementerian Kehutanan untuk meningkatkan produksi hasil hutan dan hilirisasi industri di tahun 2025. Tentu ini merupakan langkah yang strategis yang patut diapresiasi," ujar Cindy.


Namun, Legislator Dapil Sumatera Barat II ini menekankan pentingnya memastikan bahwa program tersebut tidak merusak keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Namun beberapa isu penting membutuhkan perhatian khusus, agar tujuan pembangunan ini dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan,” tegasnya. 

Meskipun program pemanfaatan 20 juta hektare lahan hutan cadangan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air di Indonesia, namun Fraksi Nasdem mengingatkan pentingnya pendekatan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Terutama dampak rusaknya ekosistem dan masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan.

“Nah Pak Menteri, mengenai rencana pembukaan 20 juta hektar lahan untuk cadangan pangan, energi, dan air, fraksi Nasdem rekomendasikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang menyeluruh sebelum pelaksanaan program ini akan dilaksanakan,” harap dia. 

Selain itu, masih kata Cindy, pemerintah juga perlu melakukan kajian mendalam dan komprehensif sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

“Tentunya juga kajian-kajian mengenai feasibility studies untuk memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip sustainability,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya