Berita

Anggota Badan Legislasi DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow/Net

Politik

PDIP Khawatir Ormas dan Perguruan Tinggi Dibungkam Lewat Pemberian IUP Tambang

KAMIS, 23 JANUARI 2025 | 21:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Badan Legislasi DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow merasa khawatir pemerintah memberikan izin usaha pertambangan kepada organisasi massa keagamaan dan perguruan tinggi sebagai bentuk pembungkaman terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Hal itu diungkap Yasti Soepredjo Mokoagow ketika rapat kerja bersama MUI, PUI, Walhi dan Kementerian ESDM membahas revisi undang-undang mineral dan batubara, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis, 23 Januari 2025.

Ia mempertanyakan bagaimana cara pemerintah yang akan memberikan izin tambang kepada 86 organisasi massa keagamaan, dan ribuan perguruan tinggi di Indonesia. Pasalnya, ia menilai pemberian izin tambang itu justru sebagai upaya pembungkaman terhadap sikap kritis perguruan tinggi dan ormas.


“Saya khawatir pemberian iup ini kepada ormas Keagamaan, perguruan tinggi adalah upaya pembungkan. Apabila Ormas bersuara kencang, perguruan tinggi bersuara kencang, itu bisa bernasib lain. Jadi kita khawatir,” kata Yasti Soepredjo Mokoagow dalam rapat.

Legislator dari Fraksi PDIP DPR RI ini meminta ormas perlu mencermati terhadap seluruh izin tambang yang diberikan pemerintah.

“Saya kira ormas-ormas dan perguruan tinggi jeli juga. Harus selektif betul terhadap pemberian izin khusus ini,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya