Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, memberikan pandangannya terkait dengan perkembangan lembaga tersebut. Danantara nantinya akan membawa dampak besar pada sektor investasi Indonesia.
Herman menjelaskan, tujuan utama pembentukan BPI Danantara adalah untuk memperkuat pembiayaan sektor-sektor penting seperti infrastruktur dan energi.
"Danantara dibentuk sebagai Badan Investasi, tentu untuk menjamin ketersediaan pembiayaan khususnya infrastruktur dan energi," kata Herman kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis, 23 Januari 2025.
Menurut Herman, kehadiran BPI Danantara diyakini bisa menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional, membuka peluang lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Dengan terbentuknya lembaga ini pada akhirnya investasi akan berkembang dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata politikus senior Partai Demokrat ini.
Lebih lanjut, Herman mengungkapkan bahwa BPI Danantara akan menjadi mitra kerja di DPR RI.
“Danantara akan menjadi mitra kerja di DPR, yang tentunya akan berada di bawah pengawasan legislatif. Selain itu, ada pengawasan internal yang akan diterapkan langsung oleh Badan Danantara itu sendiri," ujarnya.
Meskipun begitu, pembentukan BPI Danantara belum sepenuhnya final. Saat ini, lembaga tersebut sedang diselaraskan dengan revisi UU BUMN agar memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Komisi VI DPR saat ini sedang membahas revisi tersebut, dan mudah-mugahan bisa segera diundangkan," pungkas Herman.[R]
