Berita

Badan Legislasi DPR rapat kerja bersama organisasi massa keagamaan membahas revisi UU MInerba di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 22 Januari 2025/RMOL

Politik

Fraksi PDIP Setuju Revisi UU Minerba, Asal….

RABU, 22 JANUARI 2025 | 23:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menitip pesan kepada anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDIP Siti Aisyah agar revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba) bisa bermanfaat bagi rakyat kecil.

Hal itu disampaikan Siti Aisyah ketika rapat kerja Baleg DPR bersama organisasi massa keagamaan, perguruan tinggi dan UMKM di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 22 Januari 2025.

Ia menekankan Fraksi PDIP DPR setuju dengan isi revisi UU Minerba yang merupakan inisiatif DPR untuk segera disahkan. Namun, undang-undang tersebut harus menjadi salah satu faktor terwujudnya kesejahteraan rakyat.


"Fraksi PDIP pakai hakikatnya setuju untuk merevisi UU Nomor 4/2009 tetapi titipan ketua umum kami Bu Megawati bahwa revisi ini harus berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia terutama masyarakat kecil," kata Siti Aisyah dalam rapat.

Ia menilai RUU Minerba ini menuai polemik di tengah masyarakat, lantaran pemerintah dianggap telah melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam Indonesia.

"Seperti terkesan di publik hari ini, Rancangan perubahan UU Nomor 4/2009 ini merupakan pengurasan sumber daya alam kita dalam bentuk minerba dengan bagi-bagi izin (konsesi tambang)," jelasnya.

Ia pun menegaskan bahwa pemberian izin tambang ini harus  bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

"Yang harus kita yakini bahwa minerba itu bukan hal kita sekarang tetapi adalah titipan anak cucu kita, sepakat, kita harus sepakat tentang itu," tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya