Berita

Tangkapan layar Ahmad Khozinudin pada akun Youtube Abraham Samad Speak Up/Repro

Nusantara

Dipertanyakan, Menteri KP Bawahan Prabowo Atau Oligarki?

RABU, 22 JANUARI 2025 | 21:49 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Sikap dari Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono atas keberadaan pagar laut Tangerang memunculkan pertanyaan mengenai siapa pimpinan yang dipatuhinya. Pernyataannya yang terkesan keberatan atas pembongkaran pagar laut oleh TNI AL atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi bentuk ketidakpatuhannya kepada Presiden selaku pimpinan.


“Saya jadi bertanya, atasan dari Sakti Wahyu Trenggono itu siapa? Apakah Prabowo atau Jokowi, apakah Prabowo atau Aguan, apakah Prabowo atau Anthony Salim? Kalau atasan dia Prabowo Subianto, harusnya patuhi instruksi Prabowo Subianto, mendukung TNI AL,” kata Ahmad Khozinudin salah seorang laywer yang menggugat keberadaan Pagar Laut Tangerang, Ahmad Khosinudin saat berbicara pada diskusi di akun Youtube, Abraham Samad Speak Up, dilihat redaksi, Rabu, 22 Januari 2025.

Ahmad Khozinudin mengatakan, komplain pembongkaran dengan dalih nantinya pagar tersebut dibutuhkan sebagai barang bukti merupakan pembodohan.

Ahmad Khozinudin mengatakan, komplain pembongkaran dengan dalih nantinya pagar tersebut dibutuhkan sebagai barang bukti merupakan pembodohan.
"Emang bambu itu semua mau dihadirkan di pengadilan, sampel aja cukup, kita mau dibodohin," ungkapnya.
Menurutnya, kehadiran TNI AL dalam membongkar pagar laut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto sudah menggambarkan kehadiran negara atas ketidakadilan penguasaan laut bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, TNI AL dan Prabowo Subianto sudah memperlihatkan keberpihakan mereka terhadap rakyat. Hal yang berbeda dengan sikap para pejabat yang memunculkan pernyataan untuk mengulur waktu pembongkaran pagar laut.
“Saya tidak termasuk yang euforia kehadiran TNI AL. Kasihan tentara kita yang didesain bertempur justru digunakan untuk mencabut bambu. Itu ditanam escavator, berapapun kekuatannya tidak mampu mencabut. Harusnya TNI AL itu hanya mengawal eskavator mencabut. Cuma saya lihat itu, untuk memenuhi harapan rakyat, bahwa negara hadir. Itu melegakan juga. Tapi ini masih mencoba skenario lain, agar pagar ini dipertahankan. Kalau pakai eskavator kan cepat, terbukti dengan munculnya pernyataan menteri KKP tadi,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya