Berita

Tangkapan layar Ahmad Khozinudin pada akun Youtube Abraham Samad Speak Up/Repro

Nusantara

Dipertanyakan, Menteri KP Bawahan Prabowo Atau Oligarki?

RABU, 22 JANUARI 2025 | 21:49 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Sikap dari Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono atas keberadaan pagar laut Tangerang memunculkan pertanyaan mengenai siapa pimpinan yang dipatuhinya. Pernyataannya yang terkesan keberatan atas pembongkaran pagar laut oleh TNI AL atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi bentuk ketidakpatuhannya kepada Presiden selaku pimpinan.


“Saya jadi bertanya, atasan dari Sakti Wahyu Trenggono itu siapa? Apakah Prabowo atau Jokowi, apakah Prabowo atau Aguan, apakah Prabowo atau Anthony Salim? Kalau atasan dia Prabowo Subianto, harusnya patuhi instruksi Prabowo Subianto, mendukung TNI AL,” kata Ahmad Khozinudin salah seorang laywer yang menggugat keberadaan Pagar Laut Tangerang, Ahmad Khosinudin saat berbicara pada diskusi di akun Youtube, Abraham Samad Speak Up, dilihat redaksi, Rabu, 22 Januari 2025.

Ahmad Khozinudin mengatakan, komplain pembongkaran dengan dalih nantinya pagar tersebut dibutuhkan sebagai barang bukti merupakan pembodohan.

Ahmad Khozinudin mengatakan, komplain pembongkaran dengan dalih nantinya pagar tersebut dibutuhkan sebagai barang bukti merupakan pembodohan.
"Emang bambu itu semua mau dihadirkan di pengadilan, sampel aja cukup, kita mau dibodohin," ungkapnya.
Menurutnya, kehadiran TNI AL dalam membongkar pagar laut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto sudah menggambarkan kehadiran negara atas ketidakadilan penguasaan laut bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, TNI AL dan Prabowo Subianto sudah memperlihatkan keberpihakan mereka terhadap rakyat. Hal yang berbeda dengan sikap para pejabat yang memunculkan pernyataan untuk mengulur waktu pembongkaran pagar laut.
“Saya tidak termasuk yang euforia kehadiran TNI AL. Kasihan tentara kita yang didesain bertempur justru digunakan untuk mencabut bambu. Itu ditanam escavator, berapapun kekuatannya tidak mampu mencabut. Harusnya TNI AL itu hanya mengawal eskavator mencabut. Cuma saya lihat itu, untuk memenuhi harapan rakyat, bahwa negara hadir. Itu melegakan juga. Tapi ini masih mencoba skenario lain, agar pagar ini dipertahankan. Kalau pakai eskavator kan cepat, terbukti dengan munculnya pernyataan menteri KKP tadi,” pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya