Berita

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti/RMOL

Politik

Kepastian Zonasi PPDB Tunggu Arahan Presiden

RABU, 22 JANUARI 2025 | 20:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik terkait perubahan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih belum menemui kepastian. 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai penghapusan sistem zonasi masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

“Belum ada keputusan. Tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden, dan beliau mendelegasikan hal ini kepada Pak Mensesneg,” ujar Abdul Mu’ti kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 22 Januari 2025.


Keputusan ini mendesak untuk segera ditetapkan mengingat sekolah sudah mulai mempersiapkan proses penerimaan siswa baru. Sosialisasi dan koordinasi akan menjadi tantangan jika keputusan tidak segera diambil.

Abdul Mu’ti berharap kebijakan ini dapat diselesaikan sebelum Lebaran 2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan semua pihak dalam pelaksanaan PPDB.

“Ditunggu saja, ditunggu saja sampai betul-betul keluar," pungkasnya.

Keputusan terkait sistem zonasi dalam PPDB masih menunggu finalisasi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya