Berita

Idrus Marham/RMOL

Politik

Golkar Kritik Lembaga Survei yang Sebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Berkinerja Buruk

RABU, 22 JANUARI 2025 | 20:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rilis survei Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai salah satu menteri berkinerja terburuk dalam 100 hari pertama Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disorot Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham.

Idrus meniali hasil survei tersebut menyesatkan dan tidak objektif dan ilmiah.

"Jadi tidak hanya mengkritisi tetapi menyesalkan (survei Celios) karena menyesatkan," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu, 22 Januari 2025. 


Menurut Idrus, survei tersebut hanya menilai kinerja Menteri Bahlil dari sektor tertentu tanpa mempertimbangkan cakupan tugas Kementerian ESDM yang luas.

"Kalau kita bicara tentang ruang lingkup kerja daripada ESDM, di situ ada banyak Dirjen. Jadi ada Dirjen Minerba, yang mineral dan batubara, ada Dirjen migas, minyak dan gas, ada kelistrikan, ada energi baru terbarukan dan konservasi energi, ada badan geologi, dan ada pengembangan sumber daya manusia," tegasnya.

Mantan Menteri Sosial (Mensos) ini menjelaskan bahwa kebijakan besar seperti implementasi energi baru terbarukan sesuai Paris Agreement memerlukan proses bertahap dan tidak bisa dilakukan secara instan.

"Nah untuk menerapkan ini kan tidak membalik tangan begitu saja karena ada implikasi yang ditimbulkan dari ini. Misalkan terkait dengan batubara dan lain-lain sebagainya, ini kan ada implikasi yang sangat luar biasa," kata Idrus. 

Oleh karena itu, kata Idrus, Golkar berpendapat bahwa survei Celios tidak komprehensif dan menyeluruh, melainkan parsial dan tidak terintegrasi.

Dia meminta agar survei seperti ini lebih komprehensif dan mempertimbangkan aspek yang lebih luas sebelum memberikan penilaian terhadap kinerja. 

"Sekali lagi kami mengatakan bahwa ini tidak cukup dan kalau dilakukan pasti sangat subjektif dan saya kira perlu diskusi lebih jauh," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya