Muhammadiyah Ingatkan DPR Tak Semua Perguruan Tinggi Punya Prodi Pertambangan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah kurang sepakat dengan DPR terkait pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi yang masuk dalam revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba). Sebab, tidak semua perguruan tinggi memiliki program studi (prodi) pertambangan. 

Kalaupun ada prodi pertambangan di sejumlah perguruan tinggi, kata perwakilan PP Muhammadiyah Syahrial Suandi, tidak semua memiliki akreditasi yang mumpuni. Apalagi harus mengelola tambang.

“Kami melihat tidak semua perguruan tinggi punya kemampuan dan punya prodi pertambangan dan geologi. Kalaupun mereka punya prodi pertambangan dan geologi tidak semuanya punya akreditasi terbaik,” kata Syahrial dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR membahas revisi UU Minerba, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.

Ia menegaskan, untuk mengelola tambang atau pertambangan, dibutuhkan energi ekstra. Sehingga ia meminta DPR untuk memperjelas aturan pemberian konsesi kepada perguruan tinggi.

“Padahal kita melihat pengelolaan tambang itu suatu kegiatan dari hulu ke hilir terintegrasi pada semua aspek yang ada. Jadi ini perlu diperjelas nantinya kalau menurut kami,” tutupnya.