Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono/RMOL
Perum Bulog berkomitmen menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyetop impor serta melakukan penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri.
Hal ini disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, dalam acara jumpa pers di Bulog Corporate University, Jakarta Selatan, Rabu 22 Januari 2025.
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per Kg sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
Bulog tetap akan menerima gabah dengan kualitas di bawah standar, namun dengan penyesuaian harga (rafaksi). Sementara itu, harga beras di gudang Bulog ditetapkan Rp12.000 per kg .
"Pada 2025, rencana pengadaan dalam negeri sebesar 3 juta ton," kata Wahyu.
Dalam membeli gabah dan beras dari petani, Bulog mengikuti kualitas dan harga yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), termasuk mempertimbangkan rafaksi harga.
Untuk merealisasikan target ini, Bulog menggandeng berbagai asosiasi seperti Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) serta Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia guna memastikan pengadaan berjalan lancar.
Wahyu menekankan bahwa Bulog tidak dapat bekerja sendiri dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, petani, serta kelompok tani (Gapoktan).
“Pengadaan beras ini harus dilakukan secara kolektif dengan tetap menjaga kualitas," jelas Wahyu.
Untuk mempercepat pengadaan, Bulog telah menyiapkan beberapa strategi, mulai dari membentuk posko pengadaan dan memasang spanduk di lokasi mitra pengadaan.
Lalu mengeluarkan surat pernyataan komitmen pengadaan gabah dan beras sesuai HPP dan rafaksi harga serta mengumpulkan bukti pembelian berupa nota resmi kepada petani.
Dengan adanya kerjasama lintas sektor dan strategi yang telah dirancang, Wahyu optimistis bahwa target pengadaan dalam negeri sebesar 3 juta ton dapat tercapai.
“Kita harus bekerja sama untuk memastikan petani sejahtera, stok pangan nasional aman, dan Indonesia mandiri tanpa perlu impor beras,” pungkas Wahyu.
