Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo/Ist
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar di 100 hari pertama kepemimpinannya, dengan potensi krisis di empat sektor utama yang diwarisi dari pemerintahan Joko Widodo.
Hal tersebut diungkapkan Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, dalam webinar bertajuk "Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo di Bidang Ekonomi" pada Rabu, 22 Januari 2025.
Menurut Wijayanto, kondisi awal pemerintahan Prabowo jauh lebih berat dibandingkan saat Presiden Joko Widodo mulai menjabat.
“Pak Jokowi mewarisi fiskal yang kuat dan moneter yang solid. Sedangkan Pak Prabowo menghadapi situasi yang lebih menantang, dengan potensi krisis fiskal, moneter, industri, dan lapangan kerja,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Wijayanto merinci keempat potensi krisis di antaranya krisis fiskal, di mana rasio pajak terus menurun, sementara utang negara melonjak, dengan 90 persen berupa Surat Berharga Negara (SBN) berbunga tinggi.
"Pada 2025, debt service ratio diperkirakan mencapai 50 persen, menandai era potensi jebakan utang," tuturnya.
Selanjutnya, krisis moneter yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar Rupiah akibat harga komoditas tinggi dan ketidakpastian geopolitik global menjadi tantangan besar.
Lalu krisis industri di mana sektor manufaktur hanya menyumbang 18 persen terhadap PDB pada 2024, turun dari 22 persen pada 2010, dengan ekspor komoditas mewakili 40 persen total ekspor, yang menandai lemahnya diversifikasi ekonomi.
Terakhir krisis lapangan pekerjaan, dengan 10 juta generasi muda (Gen Z) menganggur, dan 59 persen pekerja masih berada di sektor informal. Selain itu tren pemutusan hubungan kerja (PHK) diperkirakan terus berlanjut.
“Situasi ini membuat pemerintahan Prabowo berada dalam posisi kritis. Keberhasilan lima tahun ke depan akan menentukan apakah Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi atau terjebak sebagai negara berpendapatan menengah,” ujar Wijayanto.
Meski baru memasuki 100 hari masa kerja, Wijayanto mengingatkan pentingnya memantau sinyal awal dari pemerintahan ini.
“Seperti mengenal teman baru, dalam tiga bulan kita belum bisa menilai sepenuhnya. Nanti setelah 1 tahun, 2 tahun kita baru, tetapi tanda-tanda awal sudah terlihat. Misalnya, karakter kebijakan dan cara pemerintah merespons isu-isu penting,” katanya.
