Relokasi Penduduk Gaza Bukan Urusan Donald Trump

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, langsung mengeluarkan kebijakan kontroversial setelah resmi dilantik. Salah satunya rencana merelokasi dua juta penduduk Gaza ke negara lain.

Usulan Trump ini menuai perhatian internasional. Terutama setelah muncul kabar Indonesia menjadi salah satu negara potensial untuk menerima warga Gaza tersebut. 

Niat Trump tersebut memicu kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera. 

Lewat akun X miliknya, Mardani menegaskan bahwa keputusan terkait nasib warga Gaza bukanlah hak Donald Trump atau pihak mana pun di luar Gaza.

"Tentu ini bukan urusan Trump, memindahkan orang Gaza. Itu terserah penduduk Gaza-nya," kata Mardani lewat akun X miliknya, Rabu 22 Januari 2025.

Menurutnya fokus utama dalam penyelesaian masalah Gaza seharusnya adalah mendukung rekonstruksi wilayah dan memberikan hak-hak dasar kepada penduduknya, bukan memaksa mereka untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka.

"Tidak bisa penduduk Gaza asal dipindahin, itu bukan lemari yang gampang dipindahin. Sekali lagu itu hak warga Gaza untuk menentukan nasib mereka sendiri," tegas Mardani.

Menerima warga Gaza di tengah situasi politik yang kompleks dapat menjadi tantangan besar bagi Indonesia, baik dari segi diplomasi internasional maupun stabilitas dalam negeri.

"Trump harus diajari kalau tidak boleh sembarangan," tandas Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.