Berita

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi/RMOL

Politik

Survei Celios:

Budi Arie hingga Bahlil Lahadalia Harus Direshuffle

RABU, 22 JANUARI 2025 | 11:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masuk daftar menteri dengan rapor merah dalam kinerja Kabinet Merah Putih (KMP) selama 100 hari pertama. 

Dengan torehan hasil negatif tersebut, mereka harus direshuffle dalam 6 bulan pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Hal itu merupakan hasil penelitian yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (Celios) saat meluncurkan Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih dan Program Ekonomi, Energi, Lingkungan Hidup serta Penegakan Hukum.


Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan, 5 menteri yang mendapatkan rapot merah adalah, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

"Skor terendah dalam evaluasi ini diraih oleh Natalius Pigai dengan nilai mendekati -150. Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM, karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan," kata Bhima, Rabu 22 Januari 2025.

Sementara Budi Arie Setiadi menempati posisi kedua terendah dengan skor negatif, dan Bahlil Lahadalia berada di posisi ketiga terendah.

Bukan hanya itu, Budi Arie Setiadi juga mendapatkan rapor merah sebagai menteri di bidang ekonomi, yakni meraih skor minus 39.

"Pada posisi skor terendah, Budi Arie Setiadi menerima skor -39, hal ini menandakan tidak adanya terobosan dalam pengelolaan koperasi," kata Bhima.

Selanjutnya, Menteri Raja Juli Antoni dan Menteri Bahlil Lahadalia, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq masuk sebagai daftar menteri rapor merah di bidang energi dan lingkungan.

"Menteri dengan skor terendah dalam evaluasi kinerja energi dan lingkungan hidup adalah Raja Juli Antoni dengan nilai -45," kata Bhima.

Skor ini, kata Bhima, menampilkan kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang beresiko tinggi meningkatkan deforestasi.

Bahkan, nama Budi Arie juga masuk daftar sebagai menteri yang tidak terlihat bekerja dan harus dievaluasi ulang. Sebanyak 30 responden menilai Budi Arie tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama pemerintahan.

Celios juga mencatat beberapa menteri yang berkinerja buruk dan harus direshuffle dalam 6 bulan pertama ini. 

Mereka adalah Menteri Budi Arie, Menteri Yandri Susanto, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Natalius Pigai, Menteri Raja Juli, dan Menteri Bahlil Lahadalia.

"Reshuffle atau perombakan kabinet ideal dilakukan pada 6 bulan pertama atau bertepatan dengan 20 April 2025," pungkas Bhima.

Metodologi penilaian kinerja 100 hari Kabinet Prabowo-Gibran yang dilakukan Celios ini menggunakan survei berbasis expert judgment. 

Panel juri terdiri dari para jurnalis yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah dari beragam media massa, baik elektronik, dan cetak.

Studi ini menjaring respon dari 95 jurnalis dari total 44 lembaga pers di Indonesia. Lembaga pers tersebut tersebar dari desk berbeda, di antaranya desk ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta negeri dan lingkungan.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya