Berita

Presiden Prabowo Subianto/RMOL

Politik

Hasil Survei Litbang Kompas Bukti Prabowo Sukses Memukau Publik

RABU, 22 JANUARI 2025 | 05:20 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Tingkat kepuasan publik berdasarkan survei Litbang Kompas yang mencapai angka 80,9 persen kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bukti kesuksesan program dan gebrakan dalam 100 hari kerja.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai bahwa Prabowo adalah sosok pemimpin yang berbicara dan bertindak sesuai janji. 

“Prabowo disebut berhasil memukau publik dengan beberapa program inovatifnya, seperti pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun, makan bergizi gratis, pemutihan utang untuk UMKM, nelayan, dan petani, serta penghentian impor komoditas seperti jagung, garam, gula, dan beras. Selain itu, program pembangunan tiga juta rumah rakyat dan subsidi 50 persen biaya listrik juga menjadi sorotan utama,” ujar Jerry dalam Webinar P3S bertajuk “Menelisik 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo-Gibran” pada Selasa, 21 Januari 2025.


Ia juga mengapresiasi kinerja beberapa menteri Kabinet Merah Putih (KMP) yang sudah bekerja dengan baik buat visi-misi Prabowo-Gibran. 

Di antaranya Menteri Luar Negeri, Sugiono; Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dan Menteri PPMI Abdul Kadir Karding. 

“Mereka dapat dikatakan menunjukkan kinerja yang cukup solid dalam 100 hari pertamanya,” jelas Jerry.
 
Sementara itu, pakar politik Reza Haryadi menilai respons positif ini mencerminkan keberhasilan program-program yang dianggap pro-rakyat. 

Namun, ia juga mencatat bahwa beberapa kebijakan strategis di masa lalu, seperti proyek strategis nasional (PSN) dan proyek pagar laut yang kontroversial, masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

“Hari ini saya kira menimbulkan berbagai macam apa namanya sentimen publik semisal tentang kebijakan PSN misalkan yang dikaitkan dengan munculnya pagar laut yang katanya misterius jadi memang agak aneh,” ucapnya.

Di sisi lain, tantangan ekonomi menjadi catatan penting bagi pemerintahan Prabowo. Pakar ekonomi Fithra Faisal mengungkapkan, masalah struktural seperti penurunan kelas menengah sebanyak 9,5 juta orang sejak 2019 menjadi pekerjaan rumah besar. 

Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang stagnan, di mana konsumsi belum mampu melampaui angka 5 persen.

Sedangkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan juga memperingatkan potensi krisis fiskal jika pemerintah tidak mengelola rasio utang dan penerimaan pajak dengan cermat. 

Menurutnya, dengan rasio pajak hanya sekitar 9 persen, Anthony menyebut ada risiko kenaikan pajak yang dapat membebani masyarakat.

“Saya kira hasil penerimaan pajak ini di tahun 2005 ini akan turun dengan tingkat belanja sama makan mau tidak mau harus tambahan pinjaman yang lebih mengkhawatirkan bunga pinjaman mencapai 24 persen dari perpajakan dari kemampuan fiskal sangat rentan,” tuturnya.

Direktur Rumah Politik Fernando Emas menilai bahwa Prabowo perlu menjauhkan diri dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya. Salah satu isu yang menjadi perhatian dan harapan publik ialah pertemuan antara Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri. Hingga kini hal itu belum juga terwujud.

“Terkait bagaimana sikap Pak Pak Prabowo terkait dengan anggapan masyarakat bahwa beliau itu sampai saat ini masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Pak Prabowo harus memiliki sikap yang jelas,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya