Berita

Presiden Prabowo Subianto/RMOL

Politik

Hasil Survei Litbang Kompas Bukti Prabowo Sukses Memukau Publik

RABU, 22 JANUARI 2025 | 05:20 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Tingkat kepuasan publik berdasarkan survei Litbang Kompas yang mencapai angka 80,9 persen kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bukti kesuksesan program dan gebrakan dalam 100 hari kerja.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai bahwa Prabowo adalah sosok pemimpin yang berbicara dan bertindak sesuai janji. 

“Prabowo disebut berhasil memukau publik dengan beberapa program inovatifnya, seperti pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun, makan bergizi gratis, pemutihan utang untuk UMKM, nelayan, dan petani, serta penghentian impor komoditas seperti jagung, garam, gula, dan beras. Selain itu, program pembangunan tiga juta rumah rakyat dan subsidi 50 persen biaya listrik juga menjadi sorotan utama,” ujar Jerry dalam Webinar P3S bertajuk “Menelisik 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo-Gibran” pada Selasa, 21 Januari 2025.


Ia juga mengapresiasi kinerja beberapa menteri Kabinet Merah Putih (KMP) yang sudah bekerja dengan baik buat visi-misi Prabowo-Gibran. 

Di antaranya Menteri Luar Negeri, Sugiono; Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dan Menteri PPMI Abdul Kadir Karding. 

“Mereka dapat dikatakan menunjukkan kinerja yang cukup solid dalam 100 hari pertamanya,” jelas Jerry.
 
Sementara itu, pakar politik Reza Haryadi menilai respons positif ini mencerminkan keberhasilan program-program yang dianggap pro-rakyat. 

Namun, ia juga mencatat bahwa beberapa kebijakan strategis di masa lalu, seperti proyek strategis nasional (PSN) dan proyek pagar laut yang kontroversial, masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

“Hari ini saya kira menimbulkan berbagai macam apa namanya sentimen publik semisal tentang kebijakan PSN misalkan yang dikaitkan dengan munculnya pagar laut yang katanya misterius jadi memang agak aneh,” ucapnya.

Di sisi lain, tantangan ekonomi menjadi catatan penting bagi pemerintahan Prabowo. Pakar ekonomi Fithra Faisal mengungkapkan, masalah struktural seperti penurunan kelas menengah sebanyak 9,5 juta orang sejak 2019 menjadi pekerjaan rumah besar. 

Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang stagnan, di mana konsumsi belum mampu melampaui angka 5 persen.

Sedangkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan juga memperingatkan potensi krisis fiskal jika pemerintah tidak mengelola rasio utang dan penerimaan pajak dengan cermat. 

Menurutnya, dengan rasio pajak hanya sekitar 9 persen, Anthony menyebut ada risiko kenaikan pajak yang dapat membebani masyarakat.

“Saya kira hasil penerimaan pajak ini di tahun 2005 ini akan turun dengan tingkat belanja sama makan mau tidak mau harus tambahan pinjaman yang lebih mengkhawatirkan bunga pinjaman mencapai 24 persen dari perpajakan dari kemampuan fiskal sangat rentan,” tuturnya.

Direktur Rumah Politik Fernando Emas menilai bahwa Prabowo perlu menjauhkan diri dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya. Salah satu isu yang menjadi perhatian dan harapan publik ialah pertemuan antara Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri. Hingga kini hal itu belum juga terwujud.

“Terkait bagaimana sikap Pak Pak Prabowo terkait dengan anggapan masyarakat bahwa beliau itu sampai saat ini masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Pak Prabowo harus memiliki sikap yang jelas,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya