Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 21 Januari 2025/RMOL
Isu penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten terus menjadi sorotan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tidak tahu menahu perihal terbitnya sertifikat pagar laut yang ternyata sudah diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sejak tahun 2023.
Kepada awak media, AHY menjelaskan bahwa dirinya baru menjabat sebagai menteri ATR di tahun 2024, sehingga kebijakan di tahun sebelumnya bukan kewenangannya.
"Saya tidak tahu, saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024," kata AHY setelah menggelar rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 21 Januari 2025.
Setelah menjabat, AHY mengatakan sejak menjabat jadi Menteri ATR di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi, pihaknya tidak sempat memeriksa seluruh sertifikat karena cakupannya yang begitu luas.
"Oleh karena itu, tentu kita juga mengapresiasi jika ada ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu, karena sekali lagi berbicara lahan, tanah, dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia," kata dia.
AHY menegaskan bahwa Menteri ATR saat ini, Nusron Wahid tengah menginvestigasi lebih lanjut kasus pagar laut tersebut.
"Ini sedang diinvestigasi, sedang diinvestigasi dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa," ujarnya.
Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid membenarkan adanya 263 sertifikat berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pagar laut Tangerang.
Nusron mengurai bahwa 263 sertifikat itu atas nama PT Intan Agung Makmur, kemudian PT Cahaya Inti Santosa sebanyak 234 sertifikat serta nama perseorangan sebanyak 9 bidang.
"Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut,” ujar Nusron di Gedung Kementerian ATR/BPN, Senin 20 Januari 2025.
Selain ratusan sertifikat HGB, Nusron mengungkap terdapat sertifikat berstatus surat hak milik (SHM) sebanyak 17 bidang.
