Berita

Koordinator Poros Dewan Kajian Jakarta, Hasan Assegaf/Ist

Politik

DKJ:

Program Prabowo-Gibran Terbukti Pro Rakyat Kecil

SELASA, 21 JANUARI 2025 | 12:52 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Keberhasilan Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengimplementasikan program-program pro rakyat kecil memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka.

Demikian pendapat Koordinator Poros Dewan Kajian Jakarta, Hasan Assegaf melalui keterangan tertulisnya, Selasa 21 Januari 2025.

Menurut Hasan, keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil sudah tergambar pada pemikiran besar yang dirumuskan dalam Asta Cita. Huruf ke enam secara eksplisit menyebut kata desa.


"Membangun dari desa dan dari bawah," kata Hasan. 

Artinya, menurut Hasan, Presiden Prabowo sudah mempunyai perhatian khusus terhadap masyarakat di lapisan paling Bawah.

"Sehingga Presiden meletakkan arah kebijakan pembangunan dimulai dari desa dan dari bawah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan di seluruh Indonesia," kata Hasan.

Selanjutnya dari pemikiran strategis itu diturunkan dengan kebijakan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Macet kepada pelaku Usaha Kecil, Mikro, Petani dan Nelayan. 

Hal ini merupakan kabar baik bagi masyarakat kalangan bawah yang kurang mendapat perhatian serius, khususnya yang berada di Indonesia Timur, seperti Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi, NTT, dan NTB.

Adapun program prioritas Presiden Prabowo lain yang disambut antusias warga adalah Program Makan Bergizi Gratis.

Tingginya kepercayaan dan kepuasan rakyat kepada Presiden Prabowo ini merupakan legitimasi kuat yang harus dipertahankan dan ditingkatkan oleh Kabinet Merah Putih," pungkas Hasan. 

Hasil survei terbaru Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas pada Senin 20 Januari 2025 mengungkap tingkat kepuasan para responden terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Survei Litbang Kompas, yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi, digelar pada 4-10 Januari 2025 yaitu dalam periode 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya