Berita

Koordinator Poros Dewan Kajian Jakarta, Hasan Assegaf/Ist

Politik

DKJ:

Program Prabowo-Gibran Terbukti Pro Rakyat Kecil

SELASA, 21 JANUARI 2025 | 12:52 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Keberhasilan Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengimplementasikan program-program pro rakyat kecil memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka.

Demikian pendapat Koordinator Poros Dewan Kajian Jakarta, Hasan Assegaf melalui keterangan tertulisnya, Selasa 21 Januari 2025.

Menurut Hasan, keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil sudah tergambar pada pemikiran besar yang dirumuskan dalam Asta Cita. Huruf ke enam secara eksplisit menyebut kata desa.


"Membangun dari desa dan dari bawah," kata Hasan. 

Artinya, menurut Hasan, Presiden Prabowo sudah mempunyai perhatian khusus terhadap masyarakat di lapisan paling Bawah.

"Sehingga Presiden meletakkan arah kebijakan pembangunan dimulai dari desa dan dari bawah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan di seluruh Indonesia," kata Hasan.

Selanjutnya dari pemikiran strategis itu diturunkan dengan kebijakan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Macet kepada pelaku Usaha Kecil, Mikro, Petani dan Nelayan. 

Hal ini merupakan kabar baik bagi masyarakat kalangan bawah yang kurang mendapat perhatian serius, khususnya yang berada di Indonesia Timur, seperti Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi, NTT, dan NTB.

Adapun program prioritas Presiden Prabowo lain yang disambut antusias warga adalah Program Makan Bergizi Gratis.

Tingginya kepercayaan dan kepuasan rakyat kepada Presiden Prabowo ini merupakan legitimasi kuat yang harus dipertahankan dan ditingkatkan oleh Kabinet Merah Putih," pungkas Hasan. 

Hasil survei terbaru Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas pada Senin 20 Januari 2025 mengungkap tingkat kepuasan para responden terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Survei Litbang Kompas, yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi, digelar pada 4-10 Januari 2025 yaitu dalam periode 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya