Hari Pertama Menjabat, Trump Ubah Kebijakan soal Tepi Barat

Setelah resmi dilantik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan sejumlah kebijakan yang bertolak belakang dengan pendahulunya, Joe Biden. 

Situs web Gedung Putih yang baru pada Senin, 20 Januari 2025,  mengumumkan keputusan Trump membatalkan Perintah Eksekutif 14115 yang dikeluarkan pada 1 Februari 2024. 

Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Biden itu mengesahkan pengenaan sanksi tertentu terhadap para pemukim Israel ya g dinilai merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Tepi Barat.

"Trump memutuskan mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Biden sebelumnya terhadap kelompok pemukim Israel sayap kanan dan individu yang dituduh terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki," ungkap laporan tersebut, seperti dimuat Reuters.

Keputusan Trump jelas bertentangan dari tindakan mantan Presiden Biden yang telah menjatuhkan sanksi kepada banyak individu dan entitas pemukim Israel, membekukan aset mereka di AS, dan secara umum melarang warga Amerika untuk bertransaksi dengan mereka.

Biden menjatuhkan sanksi tersebut di tengah perang Gaza dan peningkatan kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Sejak perang Timur Tengah 1967, Israel telah menduduki Tepi Barat Sungai Yordan, yang diinginkan Palestina sebagai bagian dari pembentukan negara merdeka. 

Israel telah membangun permukiman Yahudi di sana yang dianggap ilegal oleh sebagian besar negara. Israel membantah hal ini dan mengutip hubungan historis dan Alkitabiah dengan tanah tersebut.

Pendekatan Trump terhadap permukiman sangat berbeda. Selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2019, Trump telah meninggalkan posisi AS yang telah lama dipegang bahwa permukiman itu ilegal sebelum dipulihkan oleh Biden.

Israel Ganz, ketua dewan pemukim utama Yesha yang memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada bulan Oktober 2024 memperkirakan sanksi pada penduduk Yahudi akan dicabut jika Trump menang.