Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di acara pelantikan pada Senin, 20 Januari 2025/Net

Dunia

Baru Dilantik, Trump Janji Terapkan Deportasi Massal dan Hanya Ada Dua Jenis Kelamin

SELASA, 21 JANUARI 2025 | 09:07 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik, Donald Trump menandatangani hampir 200 perintah eksekutif yang sebagian besar bertentangan dengan kebijakan pendahulunya, Joe Biden. 

Dalam pidato pelantikannya di Washington pada hari Senin, 20 Januari 2025, Trump menggambarkan dirinya telah diselamatkan Tuhan untuk membuat Amerika "Great Again".

Dia juga menyebut pelantikannya sebagai "Hari Pembebasan" bagi warga Amerika. Mengkritik pemerintahan bidan yang dinilainya kurang melindungi rakyat karena membiarkan banyak migran masuk ke negara itu.


“Ia (pemerintahan Biden) gagal melindungi warga negara Amerika kita yang taat hukum, tetapi memberikan tempat perlindungan dan perlindungan bagi penjahat berbahaya, banyak dari mereka dari penjara dan lembaga kesehatan mental yang secara ilegal memasuki negara kita dari seluruh dunia,” kata Trump, seperti dimuat ABC News.

Trump mengumumkan niatnya untuk mendeklarasikan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan yang memungkinkan pendanaan federal untuk pembangunan tembok perbatasan tanpa persetujuan Kongres. 

"Kami akan memulai proses pengembalian jutaan dan jutaan imigran kriminal ke tempat asal mereka," tegasnya.

Presiden dari Partai Republik itu berencana mengerahkan pasukan ke perbatasan Meksiko, sebuah langkah yang diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum langsung karena pembatasan penggunaan pasukan militer di dalam negeri. 

Ia juga bermaksud untuk menandatangani perintah penolakan kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di AS dari imigran tidak berdokumen, yang secara langsung menantang Amandemen ke-14. Langkah tersebut, seperti yang lainnya, diantisipasi akan memicu pertempuran hukum yang panjang.

Salah satu perintah yang paling kontroversial melibatkan hak transgender. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat hanya mengakui dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan.

“Kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat adalah hanya ada dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan," tegasnya. 

Pemerintahan Trump akan mengakhiri program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi federal, melarang perempuan transgender berpartisipasi dalam olahraga perempuan, melarang individu transgender bertugas di militer, dan mencabut perlindungan bagi narapidana transgender. 

Trump juga berencana memberlakukan kembali perintah sebelumnya yang membatasi program pelatihan keberagaman di tempat kerja, yang dicabut Biden pada hari pertamanya menjabat. 

Dalam pidatonya, Trump menegaskan kembali keinginannya untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi "Teluk Amerika" dan mengembalikan Terusan Panama ke kendali AS, meskipun ia tidak menguraikan cara untuk mencapainya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya