Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di acara pelantikan pada Senin, 20 Januari 2025/Net

Dunia

Baru Dilantik, Trump Janji Terapkan Deportasi Massal dan Hanya Ada Dua Jenis Kelamin

SELASA, 21 JANUARI 2025 | 09:07 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik, Donald Trump menandatangani hampir 200 perintah eksekutif yang sebagian besar bertentangan dengan kebijakan pendahulunya, Joe Biden. 

Dalam pidato pelantikannya di Washington pada hari Senin, 20 Januari 2025, Trump menggambarkan dirinya telah diselamatkan Tuhan untuk membuat Amerika "Great Again".

Dia juga menyebut pelantikannya sebagai "Hari Pembebasan" bagi warga Amerika. Mengkritik pemerintahan bidan yang dinilainya kurang melindungi rakyat karena membiarkan banyak migran masuk ke negara itu.


“Ia (pemerintahan Biden) gagal melindungi warga negara Amerika kita yang taat hukum, tetapi memberikan tempat perlindungan dan perlindungan bagi penjahat berbahaya, banyak dari mereka dari penjara dan lembaga kesehatan mental yang secara ilegal memasuki negara kita dari seluruh dunia,” kata Trump, seperti dimuat ABC News.

Trump mengumumkan niatnya untuk mendeklarasikan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan yang memungkinkan pendanaan federal untuk pembangunan tembok perbatasan tanpa persetujuan Kongres. 

"Kami akan memulai proses pengembalian jutaan dan jutaan imigran kriminal ke tempat asal mereka," tegasnya.

Presiden dari Partai Republik itu berencana mengerahkan pasukan ke perbatasan Meksiko, sebuah langkah yang diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum langsung karena pembatasan penggunaan pasukan militer di dalam negeri. 

Ia juga bermaksud untuk menandatangani perintah penolakan kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di AS dari imigran tidak berdokumen, yang secara langsung menantang Amandemen ke-14. Langkah tersebut, seperti yang lainnya, diantisipasi akan memicu pertempuran hukum yang panjang.

Salah satu perintah yang paling kontroversial melibatkan hak transgender. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat hanya mengakui dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan.

“Kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat adalah hanya ada dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan," tegasnya. 

Pemerintahan Trump akan mengakhiri program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi federal, melarang perempuan transgender berpartisipasi dalam olahraga perempuan, melarang individu transgender bertugas di militer, dan mencabut perlindungan bagi narapidana transgender. 

Trump juga berencana memberlakukan kembali perintah sebelumnya yang membatasi program pelatihan keberagaman di tempat kerja, yang dicabut Biden pada hari pertamanya menjabat. 

Dalam pidatonya, Trump menegaskan kembali keinginannya untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi "Teluk Amerika" dan mengembalikan Terusan Panama ke kendali AS, meskipun ia tidak menguraikan cara untuk mencapainya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya