Berita

Tangkapan layar Kholik dalam diskusi di channel youtube Abraham Samad/Repro

Nusantara

Rakyat Menderita Sejak PIK Berstatus PSN

SENIN, 20 JANUARI 2025 | 20:47 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Masyarakat khususnya para nelayan, petani hingga petambak yang berada di lingkar kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menjadi pihak yang paling menderita sejak proyek tersebut diberi status proyek strategis nasional (PSN). Sebab setelah status tersebut diberikan, maka masyarakat disana menjadi korban intimidasi atas kepemilikan lahan yang mereka miliki.

“Kami menderita, karena sepertinya kami tidak lagi diurus negara, tapi diurus korporasi. Saya tidak mau diurus korporasi, lebih baik mati. Kalau diurus korporasi, sampai kapan pun kami tidak akan miskin terus,” kata seorang nelayan Banten bernama Kholik saat berbicara pada diskusi yang diunggah youtube Abraham Samad Speak Up dilihat redaksi pada, Senin, 20 Januari 2025.

Kholik mengatakan, sebagai nelayan dirinya sangat terdampak adanya pemagaran laut di Laut Tangerang. Sebab, aksesnya menangkap ikan menjadi terhalang oleh pagar sepanjang 30 km tersebut.


“Tidak hanya persoalan di laut, ternyata di darat juga bermasalah. Masyarakat tanahnya belum dibayar tapi sudah diuruk,” ujarnya.

Kondisi yang dialami ini kata Kholik, membuat mereka merasa sedang tidak diurus oleh negara, melainkan hidup dengan kondisi dibawah keinginan pihak korporasi.

“Kalau mereka kan pikirannya hanya untung rugi, kalau saya yang dikelola dia yang kelola otomatis kita kalah terus. Saya cerita, si A punya tanah nggak mau jual, tiba-tiba diuruk, setelah diuruk disamperin kasih dp, nggak diterima tanah sudah diuruk, diterima tanah tidak sesuai harga. Ini kan intimidasi, cara doang yang beda,” pungkasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya