Berita

Tangkapan layar Kholik dalam diskusi di channel youtube Abraham Samad/Repro

Nusantara

Rakyat Menderita Sejak PIK Berstatus PSN

SENIN, 20 JANUARI 2025 | 20:47 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Masyarakat khususnya para nelayan, petani hingga petambak yang berada di lingkar kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menjadi pihak yang paling menderita sejak proyek tersebut diberi status proyek strategis nasional (PSN). Sebab setelah status tersebut diberikan, maka masyarakat disana menjadi korban intimidasi atas kepemilikan lahan yang mereka miliki.

“Kami menderita, karena sepertinya kami tidak lagi diurus negara, tapi diurus korporasi. Saya tidak mau diurus korporasi, lebih baik mati. Kalau diurus korporasi, sampai kapan pun kami tidak akan miskin terus,” kata seorang nelayan Banten bernama Kholik saat berbicara pada diskusi yang diunggah youtube Abraham Samad Speak Up dilihat redaksi pada, Senin, 20 Januari 2025.

Kholik mengatakan, sebagai nelayan dirinya sangat terdampak adanya pemagaran laut di Laut Tangerang. Sebab, aksesnya menangkap ikan menjadi terhalang oleh pagar sepanjang 30 km tersebut.


“Tidak hanya persoalan di laut, ternyata di darat juga bermasalah. Masyarakat tanahnya belum dibayar tapi sudah diuruk,” ujarnya.

Kondisi yang dialami ini kata Kholik, membuat mereka merasa sedang tidak diurus oleh negara, melainkan hidup dengan kondisi dibawah keinginan pihak korporasi.

“Kalau mereka kan pikirannya hanya untung rugi, kalau saya yang dikelola dia yang kelola otomatis kita kalah terus. Saya cerita, si A punya tanah nggak mau jual, tiba-tiba diuruk, setelah diuruk disamperin kasih dp, nggak diterima tanah sudah diuruk, diterima tanah tidak sesuai harga. Ini kan intimidasi, cara doang yang beda,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya