Berita

Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2/Ist

Politik

Hanya Manusia Kerdil Tolak Pembangunan PIK 2

SENIN, 20 JANUARI 2025 | 16:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Hanya manusia kerdil yang menolak pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dilakukan Agung Sedayu Grup.

Begitu pandangan pengamat sosial, Zen Assegaf alias Habib Kribo. Menurutnya, semua negara berpacu dalam pembangunan untuk kemajuan suatu negara, sehingga tidak boleh menolak adanya pembangunan.

"Sekarang PIK 2 kan membangun, di daerah pesisir yang tadi nggak pernah disentuh orang, ada seorang pengusaha yang masih mau menanamkan modalnya di Indonesia, sementara yang lain membuang dananya ke luar negeri," kata Habib Kribo dalam video yang diterima redaksi, Senin, 20 Januari 2025.


Bahkan, Habib Kribo menyebut, orang-orang yang menolak pembangunan PIK 2 merupakan manusia kerdil yang tidak ingin Indonesia maju.

"Nah mengenai PSN itu, PSN itu hanya pemerintah di kondisi saat ini nggak punya duit, nggak punya modal untuk membangun negeri ini, dia menggunakan kerja sama dengan swasta, di mana di sini Pak Aguan membudidayakan tanah negara itu, yang tadinya ke luar masuk sering tenggelam air laut pasang, dan tidak ada penduduknya," jelasnya.

"Itu ingin dibangun dengan dana 40 triliun, itu bukan hal yang kecil," imbuh Habib Kribo.

Habib Kribo pun meminta agar tidak mencampuradukkan pembangunan dengan politik dan konflik sosial.

"Itu tanah kalau nggak dibangun PIK, 20 ribu nggak ada yang mau beli, siapa mau beli di daerah sana. Jadi kita lihat lah untuk kemajuan negeri ini, ada seorang pengusaha yang ingin membangun negeri ini, sementara yang lain maaf, yang teriak-teriak merasa pribumi ya, nggak ada satu yang membangun, ke luar semua duitnya ke luar," tutur Habib Kribo.

"Itu bagi saya, pernah saya berkata, kalau anda korupsi, duitnya masih di Indonesia, untuk membangun, itu masih lebih baik. Sekarang yang bahaya itu apa? Orang mengambil duit dari negeri, cari duitnya di Indonesia, duitnya di luar, ini pengkhianat ini," sambungnya.

Habib Kribo lantas menyinggung sosok aktivis Said Didu yang menolak pembangunan PIK 2 sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Saya pikir seperti isu Said Didu itu, dia hanya cuma berpikir kepentingannya saja, karena dia punya tanah di situ 10 hektare, PSN tuh bukan hanya di PIK, ada 16, ada di Surabaya, ada di Barang, kenapa dia nggak teriak di sana? Jadi ini semua kepentingan saja, sok membela rakyat, tujuannya apa? Mencari keuntungan dirinya," tandasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Keempat Kalinya Indonesia Jadi Tuan Rumah PENSA 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:25

OMC Bantu Sejukkan Jakarta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:02

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

TVRI dan PIM Jajaki Kolaborasi Angkat Kiprah Perempuan Indonesia

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:23

KNMP Kota Sorong Buka Peluang Pasar bagi Nelayan Lokal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:00

Modal Asing Kabur Imbas Sentimen MSCI, BI Jamin Likuiditas Rupiah Memadai

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:44

Kapal Asal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:16

BSI Himpun Dana Tabungan Haji Rp18 Triliun, Nasabah Gen Z Naik 30 Persen

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:15

Wilayah Berdekatan, Mengapa Jakarta Lebih Panas Saat Bogor Masih Diguyur Hujan?

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:03

KemenHAM Tampilkan Peta Pemenuhan Hak Dasar Hingga Tingkat Desa Berbasis Digital

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18:35

Selengkapnya