Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Presiden Prabowo Diminta Hati-hati Ada Gerakan Anti PSN

SENIN, 20 JANUARI 2025 | 10:29 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Prabowo Subianto bersama struktur pemerintahannya diingatkan untuk hati-hati terhadap munculnya gerakan politisasi anti Proyek Strategis Nasional (PSN) ekowisata Tropical Coastland di Tangerang, Banten.

Dikatakan Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid. gerakan itu sudah jelas dinilai bertentangan dengan program pemerintah dan bisa mengganggu kepercayaan investor.

"Gerakan itu sudah dapat dibaca arahnya untuk menjatuhkan kepercayaan dunia usaha dan investasi pada Pemerintahan Prabowo," kata Habib Syakur kepada wartawan, Senin 20 Januari 2024.


Kata dia, PSN ekowisata Tropical Coastland yang digarap PT Agung Sedayu Group dengan Public-Private Partnership (PPP) adalah skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembiayaan dan penyediaan infrastruktur.

Karena itu, lanjutnya, tidak ada hubungannya dengan pengembangan properti PIK 2 sebagai kelanjutan dari PIK 1 yang selama ini memang dikelola oleh PT Agung Sedayu Group.

"Belakangan propaganda sesat ditiupkan ke masyarakat seakan PSN ekowisata Tropical Coastland adalah bagian dari PIK 2 selama ini," tuturnya.

Sambung Syakur, propaganda terkait PSN ekowisata Tropical Coastland yang dilakukan sekelompok kecil masyarakat patut diduga tujuannya untuk membuat kekacauan situasi perekonomian nasional.

"Tujuannya jelas agar investor atau swasta meragukan kredibilitas terhadap kepemimpinan Prabowo," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya