Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Presiden Prabowo Diminta Hati-hati Ada Gerakan Anti PSN

SENIN, 20 JANUARI 2025 | 10:29 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Prabowo Subianto bersama struktur pemerintahannya diingatkan untuk hati-hati terhadap munculnya gerakan politisasi anti Proyek Strategis Nasional (PSN) ekowisata Tropical Coastland di Tangerang, Banten.

Dikatakan Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid. gerakan itu sudah jelas dinilai bertentangan dengan program pemerintah dan bisa mengganggu kepercayaan investor.

"Gerakan itu sudah dapat dibaca arahnya untuk menjatuhkan kepercayaan dunia usaha dan investasi pada Pemerintahan Prabowo," kata Habib Syakur kepada wartawan, Senin 20 Januari 2024.


Kata dia, PSN ekowisata Tropical Coastland yang digarap PT Agung Sedayu Group dengan Public-Private Partnership (PPP) adalah skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembiayaan dan penyediaan infrastruktur.

Karena itu, lanjutnya, tidak ada hubungannya dengan pengembangan properti PIK 2 sebagai kelanjutan dari PIK 1 yang selama ini memang dikelola oleh PT Agung Sedayu Group.

"Belakangan propaganda sesat ditiupkan ke masyarakat seakan PSN ekowisata Tropical Coastland adalah bagian dari PIK 2 selama ini," tuturnya.

Sambung Syakur, propaganda terkait PSN ekowisata Tropical Coastland yang dilakukan sekelompok kecil masyarakat patut diduga tujuannya untuk membuat kekacauan situasi perekonomian nasional.

"Tujuannya jelas agar investor atau swasta meragukan kredibilitas terhadap kepemimpinan Prabowo," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya