Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono/RMOL
Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menyalahkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam insiden pembongkaran pagar laut di Tangerang sangat tidak etis.
Ketua Forum Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Dr. Sony Santoso, mengecam keras pernyataan tersebut karena tidak berdasar dan mencederai semangat pengabdian TNI AL yang selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut dan masyarakat nelayan.
"Tindakan TNI AL bersama masyarakat nelayan dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI AL," kata Sony kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 19 Januari 2025.
Ia melanjutkan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak masyarakat nelayan.
"Mereka (TNI AL) hanya menjalankan tugas negara, bukan bertindak sembarangan,” ujar Sony.
Sony menjelaskan, tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara di laut, menggelar operasi militer untuk menghadapi ancaman, serta melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian dan penyelamatan (SAR).
Selain itu, TNI AL juga berperan aktif dalam patroli keamanan laut guna mencegah berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, dan terorisme.
“Pembongkaran pagar laut di Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL dalam melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang dilakukan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden dan menjadi wujud pengamalan tugas mereka untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” tegas purnawirawan bintang satu TNI AL ini.
Sony mengkritik keras Menteri Trenggono yang dianggap tidak memahami tugas dan fungsi TNI AL serta membuat pernyataan yang menimbulkan kontroversi.
“Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana dan memahami posisi serta tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini hanya akan memicu polemik dan melemahkan sinergi antarlembaga negara,” tegasnya.
Ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan yang dinilai sering mengeluarkan pernyataan kontroversial dan membuat gaduh.
“Menteri yang tidak bisa bekerja sama dengan baik dan justru memperkeruh situasi seharusnya dievaluasi demi kepentingan bangsa dan negara,” ungkapnya.
Sony juga menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif TNI AL dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Menurutnya, TNI AL tidak hanya menjalankan tugas pertahanan, tetapi juga berkontribusi besar dalam memastikan akses masyarakat terhadap sumber daya laut secara adil dan merata.
“Nelayan adalah bagian penting dari perekonomian dan kedaulatan bangsa. Jika TNI AL tidak bertindak melindungi mereka dari berbagai praktik yang merugikan, siapa lagi yang akan peduli terhadap nasib mereka?” tanya Sony.
Sony mengingatkan bahwa menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi dan koordinasi antarlembaga negara. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang harmonis untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional.
“Forum Kebangsaan Banten berdiri bersama TNI AL dalam menjalankan tugas mulia mereka. Kami mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang merusak harmoni dan menyulitkan sinergi antara lembaga negara,” pungkasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyayangkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut.
“Saya dengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, saya tidak tahu. Harusnya itu barang bukti setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa (dicabut),” kata Trenggono di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali seperti dikutip
Antara, Minggu, 19 Januari 2025.
