Berita

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno/Ist

Politik

Eddy Soeparno: Presiden Prabowo Menjawab Keraguan dengan Pencapaian

MINGGU, 19 JANUARI 2025 | 16:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

100 hari kinerja pemerintahan Prabowo tepat 20 Januari 2025 diapresiasi Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno.

Menurutnya, Presiden Prabowo berhasil menjawab keraguan berbagai pihak dengan capaian, keberanian, dan keberhasilan.

“Rasanya tidak terlalu dini untuk menilai bahwa Presiden Prabowo langsung melakukan berbagai terobosan dalam berbagai kebijakan, mulai dari bergabung dengan BRICS dalam merespons dinamika geopolitik hingga melaksanakan janji kampanye dengan memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ucap Eddy Soeparno kepada wartawan, Minggu, 19 Januari 2025.


Menurutnya, ketika banyak yang meragukan mengenai jumlah kementerian yang terlalu banyak, Presiden Prabowo justru membuktikan berhasil melakukan konsolidasi kebijakan dan anggaran dalam waktu kurang dari 3 bulan. 

"Momentum dan gerak cepat ini yang semoga terjaga di waktu-waktu selanjutnya,” ucapnya.

Secara khusus, Doktor Ilmu Politik FISIP UI ini memberikan apresiasi terhadap program-program ekonomi Presiden Prabowo yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat yang tidak mampu.

Seperti, kebijakan ekonomi Prabowo memastikan no one is left behind atau tidak ada yang ditinggalkan. Kebijakan seperti penghapusan utang UMKM dan Nelayan, paket stimulus bansos 38 triliun, hingga membatalkan kenaikan PPN 12 persen.

"Ini qdalah bukti bahwa prioritas Presiden Prabowo adalah membantu rakyat kecil bebas dari kemiskinan," katanya.

Selanjutnya, ada kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo dinilainya  hanya sekedar melaksanakan janji kampanye, tapi merupakan komitmen Presiden Prabowo mempersiapkan generasi emas Indonesia untuk menyambut bonus demografi 2045 mendatang.

Wakil Ketua Umum PAN ini juga menyampaikan, Presiden Prabowo berhasil menjawab keraguan beberapa pihak mengenai kualitas demokrasi dan kebebasan berekspresi.

“Presiden Prabowo menjawab berbagai keraguan itu dengan mendengarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan baik melalui demonstrasi maupun protes di media sosial. Tidak ada yang ditangkap, tidak ada demonstrasi yang diberangus. Semua kritik dan masukan didengarkan,” ujarnya.

“Alih-alih memberangus, Presiden Prabowo justru mendengar dan mengeluarkan kebijakan yang mengakomodasi berbagai aspirasi tersebut. Bukti yang terbaru adalah PPN 12 Persen yang oleh Presiden Prabowo diputuskan hanya untuk barang mewah saja,” demikian Eddy Soeparno.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya