Berita

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno/Ist

Politik

Eddy Soeparno: Presiden Prabowo Menjawab Keraguan dengan Pencapaian

MINGGU, 19 JANUARI 2025 | 16:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

100 hari kinerja pemerintahan Prabowo tepat 20 Januari 2025 diapresiasi Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno.

Menurutnya, Presiden Prabowo berhasil menjawab keraguan berbagai pihak dengan capaian, keberanian, dan keberhasilan.

“Rasanya tidak terlalu dini untuk menilai bahwa Presiden Prabowo langsung melakukan berbagai terobosan dalam berbagai kebijakan, mulai dari bergabung dengan BRICS dalam merespons dinamika geopolitik hingga melaksanakan janji kampanye dengan memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ucap Eddy Soeparno kepada wartawan, Minggu, 19 Januari 2025.


Menurutnya, ketika banyak yang meragukan mengenai jumlah kementerian yang terlalu banyak, Presiden Prabowo justru membuktikan berhasil melakukan konsolidasi kebijakan dan anggaran dalam waktu kurang dari 3 bulan. 

"Momentum dan gerak cepat ini yang semoga terjaga di waktu-waktu selanjutnya,” ucapnya.

Secara khusus, Doktor Ilmu Politik FISIP UI ini memberikan apresiasi terhadap program-program ekonomi Presiden Prabowo yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat yang tidak mampu.

Seperti, kebijakan ekonomi Prabowo memastikan no one is left behind atau tidak ada yang ditinggalkan. Kebijakan seperti penghapusan utang UMKM dan Nelayan, paket stimulus bansos 38 triliun, hingga membatalkan kenaikan PPN 12 persen.

"Ini qdalah bukti bahwa prioritas Presiden Prabowo adalah membantu rakyat kecil bebas dari kemiskinan," katanya.

Selanjutnya, ada kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo dinilainya  hanya sekedar melaksanakan janji kampanye, tapi merupakan komitmen Presiden Prabowo mempersiapkan generasi emas Indonesia untuk menyambut bonus demografi 2045 mendatang.

Wakil Ketua Umum PAN ini juga menyampaikan, Presiden Prabowo berhasil menjawab keraguan beberapa pihak mengenai kualitas demokrasi dan kebebasan berekspresi.

“Presiden Prabowo menjawab berbagai keraguan itu dengan mendengarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan baik melalui demonstrasi maupun protes di media sosial. Tidak ada yang ditangkap, tidak ada demonstrasi yang diberangus. Semua kritik dan masukan didengarkan,” ujarnya.

“Alih-alih memberangus, Presiden Prabowo justru mendengar dan mengeluarkan kebijakan yang mengakomodasi berbagai aspirasi tersebut. Bukti yang terbaru adalah PPN 12 Persen yang oleh Presiden Prabowo diputuskan hanya untuk barang mewah saja,” demikian Eddy Soeparno.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya