Berita

BPJS Kesehatan/Ist

Nusantara

Mendesak Pembenahan BPJS Kesehatan

MINGGU, 19 JANUARI 2025 | 08:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

BPJS Kesehatan saat ini menghadapi tantangan besar dalam memenuhi seluruh pembiayaan kesehatan, terutama untuk penyakit dengan biaya tinggi. 

Menanggapi hal ini, praktisi kesehatan Ngabila Salama meminta BPJS Kesehatan perlu segera berbenah dengan melakukan evaluasi masif di semua lini. 

“Jika ada potensi kerugian, bukan hanya memperketat verifikasi atau audit pascaklaim, tetapi juga mengevaluasi besaran iuran agar lebih adil dan sesuai,” kata Ngabila kepada RMOL, Minggu 19 Januari 2025.


Ia menyoroti pentingnya BPJS Kesehatan menjadi asuransi kesehatan nasional yang mampu diandalkan masyarakat untuk pembiayaan pengobatan yang krusial, bukan untuk estetika atau kebutuhan non-esensial lainnya. 

Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar kesehatan warga dan mewujudkan rasa keadilan melalui universal coverage.

Ngabila mengajukan saran untuk memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan yakni mengatur ulang pembayaran iuran peserta mandiri dengan regulasi yang mengikat, agar kewajiban ini menjadi tanggung jawab masyarakat.

Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan mitra lainnya untuk memperkuat program promotif, preventif, dan skrining dini penyakit, disertai reward dan punishment bagi fasilitas kesehatan yang melaksanakannya.

"Mitigasi pencegahan fraud pada faskes dan tindak tegas semua bentuk fraud sedini mungkin," kata Ngabila.

Meningkatkan akuntabilitas publik dan integritas dalam pengelolaan BPJS Kesehatan melalui evaluasi internal berkelanjutan serta membuka peluang pembiayaan bersama dengan asuransi lain.

“BPJS juga perlu mengedukasi masyarakat bahwa ada kondisi kesehatan tertentu, terutama kondisi tidak darurat yang tidak bisa dibayarkan BPJS. Sehingga masyarakat perlu membayar secara umum di RS," pungkas Ngabila.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya