BPJS Kesehatan saat ini menghadapi tantangan besar dalam memenuhi seluruh pembiayaan kesehatan, terutama untuk penyakit dengan biaya tinggi.
Menanggapi hal ini, praktisi kesehatan Ngabila Salama meminta BPJS Kesehatan perlu segera berbenah dengan melakukan evaluasi masif di semua lini.
“Jika ada potensi kerugian, bukan hanya memperketat verifikasi atau audit pascaklaim, tetapi juga mengevaluasi besaran iuran agar lebih adil dan sesuai,” kata Ngabila kepada RMOL, Minggu 19 Januari 2025.
Ia menyoroti pentingnya BPJS Kesehatan menjadi asuransi kesehatan nasional yang mampu diandalkan masyarakat untuk pembiayaan pengobatan yang krusial, bukan untuk estetika atau kebutuhan non-esensial lainnya.
Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar kesehatan warga dan mewujudkan rasa keadilan melalui
universal coverage.
Ngabila mengajukan saran untuk memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan yakni mengatur ulang pembayaran iuran peserta mandiri dengan regulasi yang mengikat, agar kewajiban ini menjadi tanggung jawab masyarakat.
Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan mitra lainnya untuk memperkuat program promotif, preventif, dan skrining dini penyakit, disertai reward dan punishment bagi fasilitas kesehatan yang melaksanakannya.
"Mitigasi pencegahan fraud pada faskes dan tindak tegas semua bentuk fraud sedini mungkin," kata Ngabila.
Meningkatkan akuntabilitas publik dan integritas dalam pengelolaan BPJS Kesehatan melalui evaluasi internal berkelanjutan serta membuka peluang pembiayaan bersama dengan asuransi lain.
“BPJS juga perlu mengedukasi masyarakat bahwa ada kondisi kesehatan tertentu, terutama kondisi tidak darurat yang tidak bisa dibayarkan BPJS. Sehingga masyarakat perlu membayar secara umum di RS," pungkas Ngabila.
