Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah/RMOL
Indonesia memiliki potensi sangat besar di sektor pertanian. Hanya saja, potensi tersebut belum tergarap optimal sehingga Indonesia masih menjadikan impor sebagai solusi pemenuhan pangan.
“Ini ironis. Negara agraris tapi kenapa masih impor terus? Indonesia mempunyai semua syarat untuk mencapai target swasembada pangan,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Rina Saadah, dalam keterangannya, Sabtu 18 Januari 2025.
Teh Rina, sapaan akrab Rina Saadah, menilai bahwa target swasembada pangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah tepat. Swasembada pangan bisa menjadi batu lompatan Indonesia untuk menjadi negara besar.
“Ini bukan kebijakan muluk-muluk, tapi langkah strategis untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional,” katanya.
Legislator Dapil Jawa Barat X ini menambahkan, swasembada pangan merupakan upaya pemerintah memberikan kesejahteraan kepada para petani serta mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri.
Dengan adanya program swasembada pangan dan menghentikan impor beras, menjadi langkah awal untuk meningkatkan produksi dalam negeri.
“Kita harus kawal agar program ini berjalan dengan baik, mulai dari penyediaan alat dan mesin pertanian hingga menyiapkan petani agar dapat beradaptasi dengan program swasembada pangan,” papar Teh Rina.
Dia juga menilai Presiden Prabowo sangat serius mewujudkan swasembada pangan. Dari sisi anggaran, misalnya, tahun ini pemerintah akan mengalokasikan Rp139,4 triliun dari APBN untuk mencapai swasembada pangan.
“Anggaran Rp139,4 dalam setahun ini cukup besar untuk modal tahapan realisasi swasembada pangan hingga dua tahun ke depan,” jelasnya.
Urusan pangan, lanjut Teh Rina, merupakan hal yang krusial. Terutama beras yang merupakan makanan pokok utama mayoritas masyarakat Indonesia. Pada 2025, pasokan beras dalam negeri terpenuhi karena ada limpahan beras dari tahun sebelumnya. Tahun lalu, Indonesia melakukan impor beras sebanyak 4 juta ton beras.
“Sekarang ada persediaan beras dalam negeri sebanyak 7 juta ton. Kita harapkan tahun ini ada kenaikan produksi 4 persen sehingga target 15 persen pasokan produksi dari dalam negeri tercapai. Jika ini berhasil maka tahun depan kita tidak perlu impor beras lagi,” beber Teh Rina.
Di satu sisi, Komisi IV DPR, juga mendorong agar hasil produksi yang dilakukan petani dapat terserap dengan baik. Selain itu pemerintah harus memastikan pengelolaan sektor pertanian dari hulu ke hilir seperti pengadaan bibit, jaminan pupuk, hingga ketersediaan lahan terjaga dengan baik.
“Kami dorong Bulog bisa memastikan produksi dari petani bisa terserap,” demikian Rina Saadah.
