Pemerintah Indonesia menegaskan akan mendesak Uni Eropa (UE) untuk membuka akses pasar bagi produk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).
Langkah ini dilakukan setelah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 10 Januari 2025 memutuskan bahwa kebijakan UE terhadap biofuel berbahan baku CPO terbukti diskriminatif.
"Dia harus membuka. Kalau tidak membuka ya 60 hari kan (diberi waktu penyesuaian kebijakan), kita kasih tau Pak Trump," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Jumat 17 Januari 2025.
Meskipun UE berpotensi mengajukan banding terhadap putusan WTO, keputusan tersebut, kata Airlangga menunjukkan bukti kuat bahwa UE melakukan diskriminasi perdagangan terhadap Indonesia.
“Ya potensi di mana-mana tetap ada (banding). Tapi kan ini sudah membuktikan bahwa Indonesia punya kekuatan dan mereka melakukan diskriminasi. Itu poin pentingnya itu ada di sana,” tegas Airlangga.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekspor minyak kelapa sawit mentah dari Indonesia ke UE telah mengalami penurunan sejak kuartal I-2019.
Penurunan terbesar terjadi di Belanda sebesar 39 persen dan Inggris sebesar 22 persen pada Januari-Maret 2019. Negara-negara lain seperti Jerman, Italia, dan Spanyol juga mencatat penurunan serupa.
Penurunan ini dianggap sebagai dampak dari kampanye negatif UE dan kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II yang diterbitkan pada 2018. Kebijakan tersebut membatasi konsumsi biofuel berbahan baku kelapa sawit hingga 7 persen serta mengategorikan CPO sebagai produk high ILUC-risk. Selain itu, RED II juga mengatur penghentian bertahap penggunaan biofuel sawit.
Indonesia mengajukan gugatan terhadap kebijakan UE pada Desember 2019 yang mencakup kebijakan RED II, Delegated Regulation, dan kebijakan Prancis yang dianggap menghalangi akses pasar produk kelapa sawit.
Dengan kemenangan Indonesia dalam kasus ini, UE diwajibkan mematuhi putusan WTO dalam waktu 20-60 hari, jika tidak ada keberatan dari pihak yang bersengketa. Keputusan ini bersifat mengikat dan UE harus menyesuaikan kebijakannya.
