Presiden Prabowo Subianto/Ist
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melalui Koordinator Pusat, Herianto, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menangani isu pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang.
Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.
Herianto mengungkapkan bahwa pemagaran laut tersebut telah melanggar aturan pengelolaan ruang laut dan diduga tidak memiliki izin resmi.
Temuan ini diperkuat oleh investigasi lapangan yang dilakukan oleh BEM SI pada Senin, 13 Januari 2025 lalu yang mengungkap berbagai kejanggalan dari kesaksian masyarakat setempat.
Herianto menilai langkah tegas ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini menunggu kepastian penyelesaian kasus tersebut.
Menurutnya, sikap Prabowo menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan.
"Alhamdulillah, ini kabar baik bagi masyarakat. Sikap tegas Presiden Prabowo adalah hal yang ditunggu-tunggu untuk mengakhiri polemik terkait pagar laut ini," kata Herianto kepada
RMOL, Jumat, 17 Januari 2025.
Ia juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap ruang laut di seluruh wilayah Indonesia.
"Kasus serupa juga terjadi di wilayah lain seperti Bekasi, yang menunjukkan perlunya pengawasan aparat pemerintah dari KKP hingga TNI-Polri agar lebih serius di sepanjang garis pantai Indonesia," tegasnya.
Herianto menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak terkait, khususnya KKP, yang dinilai lalai dalam pengawasan.
"Kemarahan Presiden Prabowo adalah teguran keras bagi KKP agar lebih serius menjaga kelestarian laut dan memastikan tidak ada pelanggaran di wilayah pesisir," ujarnya.
BEM SI berharap pemerintah terus bersikap proaktif dalam menangani permasalahan di ruang laut dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.
"Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keadilan dan kelestarian ekosistem laut Indonesia", pungkasnya.
Presiden Prabowo melalui Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa pagar laut di dekat Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan PIK II itu harus segera disegel dan dicabut.
Muzani menegaskan, Presiden juga telah memerintahkan pengusutan tuntas terhadap pembangunan pagar laut tersebut.
"Beliau sudah setuju pagar laut itu disegel, dicabut, dan diusut tuntas," ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 15 Januari 2025.
Terpisah, Ketua Riset dan Advokasi Publik, LBH PP Muhammadiyah, Ghufroni, blak-blakan menyebut bahwa pemagaran laut di Tangerang merupakan proyek balas budi Presiden ke-7 RI, Jokowi kepada pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.
“Ini proyek di zaman Jokowi, karena utang budi Jokowi dengan Aguan. Tidak berdiri sendiri, karena Aguan memberikan kontribusi kompensasi IKN,” katanya saat berbicara pada podcast Abraham Samad Speak Up, dikutip redaksi pada Jumat, 17 Januari 2025.
Ghufroni yang menjadi salah satu sosok pelaku pemasangan plang somasi pada pagar laut tersebut mengatakan, somasi terbuka menjadi pilihan aksi yang mereka lakukan kepada seluruh pihak yang terlibat pemagaran laut. Dengan begitu, mereka bisa menuntut siapa saja yang terlibat pemagaran tersebut.
