Nama mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (BKS), mencuat dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Semarang, Senin, 13 Januari 2025 lalu.
Dalam persidangan terkait dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan itu, BKS disebut sebagai pihak yang memerintahkan pengumpulan dana untuk mendukung kampanye Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Terkait hal ini, Ketua Forum Penyelamat Eksistensi Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Formasi Kagama), Defiyan Cori, mendesak BKS untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Harian Pengurus Pusat Kagama.
Defiyan menilai, penyebutan nama BKS dalam kasus dugaan korupsi di DJKA telah mencoreng integritas publiknya dan berpotensi merusak citra PP Kagama.
“Sebagai mantan pejabat publik, BKS semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas. Penyebutan namanya dalam persidangan korupsi DJKA menimbulkan polemik yang dapat merugikan nama baik organisasi. Karena itu, BKS seharusnya mengundurkan diri sebagai Ketua Harian PP Kagama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Kagama,” ujar Defiyan kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.
Ia juga mendukung munculnya aspirasi dari sejumlah alumni UGM yang menuntut diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kagama.
Kendati untuk mengganti Ketua Harian tidak perlu lewat Munaslub, menurut Defiyan, forum tertinggi tersebut diperlukan untuk meluruskan banyaknya pelanggaran dalam pelaksanaan Munas Kagama di Ancol, September 2024 lalu.
Terpisah, pegiat lain Formasi Kagama Alven Stony menyebut, desakan mengganti BKS muncul setelah beredar kabar adanya rencana dari pihak tertentu yang hendak menggelar Munaslub untuk mengganti Ketua Umum PP Kagama, Basuki Hadimuljono, dengan figur lain yang lebih muda.
Figur muda dari Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran itu kabarnya telah disiapkan, dengan harapan dapat melindungi BKS dari kasus hukum yang tengah diselidiki. Menurut sejumlah alumni, agenda tersebut dianggap sebagai upaya politisasi organisasi yang seharusnya tetap independen dan menjaga nilai-nilai kekeluargaan.
"Teman-teman alumni tersebut berpendapat, Munaslub kini menjadi penting bukan cuma untuk menyikapi polemik BKS terkait dugaan keterlibatannya dalam korupsi DJKA. Tetapi juga untuk memastikan organisasi tetap berorientasi pada kepentingan alumni. Bukan agenda kelompok tertentu. Jika ada rencana mengganti Pak Basuki tanpa melalui proses yang transparan, ini bisa memicu perpecahan di tubuh Kagama,” ujar Alven Stony.
Terkait itu, Defiyan Cori menambahkan, seluruh Pengurus Daerah (Pengda) Kagama, jajaran rektorat dan dekanat UGM, harus memberikan perhatian penuh (concern) pada kasus hukum yang kemungkinan akan dihadapi BKS.
"Nama baik dan kehormatan UGM juga dipertaruhkan di hadapan publik sebagai insan akademik yang menjunjung nilai dan etika yang berlandaskan norma Pancasila dan kepatuhan pada AD/ART organisasi," tegas Defiyan.
Kasus dugaan korupsi di DJKA yang melibatkan nama BKS memang terus menjadi sorotan. Hadir sebagai saksi dalam persidangan Tipikor di Semarang, mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Danto Restyawan, menyebut para pejabat di lingkungan Kemenhub ditugasi oleh Menhub BKS mengumpulkan dana sebesar Rp5,5 miliar dari berbagai proyek untuk membantu pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.
Hingga kini, BKS belum memberikan pernyataan resmi terkait kesaksian mantan anak buahnya tersebut.
Publik dan alumni UGM kini menunggu tindak lanjut dari PP Kagama atas desakan Munaslub, termasuk langkah konkret yang akan diambil terhadap BKS. Sementara itu, persidangan kasus DJKA masih berjalan, dengan agenda lanjutan pekan depan.
