Berita

Tangkapan layar, Ketua Riset dan Advokasi Publik, LBH PP Muhammadiyah, Ghufroni, saat berbicara pada podcast Abraham Samad Speak Up/Repro

Politik

Pemagaran Laut Tangerang Bisa Picu Terulangnya Peristiwa 98

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 22:02 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemagaran Laut Tangerang harus menjadi perhatian bagi Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kasus ini menjadi satu dari sekian banyak penguasaan kekayaan negara oleh kaum oligarki dengan cara-cara memperhadapkan sesama anak bangsa. Persoalan yang dapat memicu perpecahan sesama anak bangsa yang berujung pada kerusuhan massa seperti peristiwa 98.

“Ini harus dihentikan, kita harus pandai melihat sejarah. Jangan sampai kerusuhan 98 terjadi, kerusuhan antar etnis,” kata Ketua Riset dan Advokasi Publik, LBH PP Muhammadiyah, Ghufroni, saat berbicara pada podcast Abraham Samad Speak Up, dilihat redaksi pada Jumat, 17 Januari 2025.

Ghufroni mengatakan, dari hasil analisis mereka, maka hal yang mengkhawatirkan atas pemagaran laut itu adalah gejolak yang terus menerus berkembang di masyarakat. Pemagaran yang terindikasi menjadi bagian dari upaya pembangunan pengembangan reklamasi untuk kepentingan proyek PIK 2 yang kini disebut bagian dari proyek strategis nasional (PSN).


“Ini kan sudah mulai adu domba, kita diperhadapkan sesama anak bangsa. Ini harus dihentikan, kita harus pandai melihat sejarah,” ujarnya.

Menurut Ghufron, saat ini proyek PIK 2 sudah terus memunculkan gejolak di masyarakat. Dan pemagaran laut di Tangerang ini menurutnya hanya menjadi satu dari bagian konspirasi besar yang menggambarkan adanya istilah ‘negara dalam negara’.

“Proyek ini tidak hanya di Tangerang, tapi sampai Merak. Makanya tanah disana sudah mulai pembebasan, mengerahkan kepala desa dan itu massif. Kalau ini terjadi, kita akan seperti Singapura, kita akan jadi penonton tidak ikut menikmati. Dan kita dikuasai pendatang,” ungkapnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Proses Hukum Febrie Adriansyah Harus Bebas dari Intervensi Politik

Senin, 13 Juli 2026 | 06:23

Tentara Salib Eropa dalam Penjarahan Konstantinopel 1204

Senin, 13 Juli 2026 | 06:05

PT Japfa Comfeed di Cengkareng Terbakar

Senin, 13 Juli 2026 | 06:03

Timnas Inggris Tak Pernah Masuk Daftar Lawan Lionel Messi

Senin, 13 Juli 2026 | 05:32

Ivan Gunawan Harap Pemerintah Bantu Pembangunan 99 Masjid

Senin, 13 Juli 2026 | 05:23

Mengungkap Skandal Pemerasan Bu Etik

Senin, 13 Juli 2026 | 05:09

Ketahuan, Amplop Baru Dikembalikan?

Senin, 13 Juli 2026 | 05:03

MBG dan KDMP Manifestasi Nyata Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 13 Juli 2026 | 04:36

Mundurnya Febrie Adriansyah Jadi Pesan Politik Antikorupsi Pemerintahan Prabowo

Senin, 13 Juli 2026 | 04:05

Waspada! Ada Kompromi Kasus Ijazah Jokowi Disetop

Senin, 13 Juli 2026 | 04:02

Selengkapnya