Berita

Tangkapan layar, Ketua Riset dan Advokasi Publik, LBH PP Muhammadiyah, Ghufroni, saat berbicara pada podcast Abraham Samad Speak Up/Repro

Politik

Pemagaran Laut Tangerang Bisa Picu Terulangnya Peristiwa 98

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 22:02 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemagaran Laut Tangerang harus menjadi perhatian bagi Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kasus ini menjadi satu dari sekian banyak penguasaan kekayaan negara oleh kaum oligarki dengan cara-cara memperhadapkan sesama anak bangsa. Persoalan yang dapat memicu perpecahan sesama anak bangsa yang berujung pada kerusuhan massa seperti peristiwa 98.

“Ini harus dihentikan, kita harus pandai melihat sejarah. Jangan sampai kerusuhan 98 terjadi, kerusuhan antar etnis,” kata Ketua Riset dan Advokasi Publik, LBH PP Muhammadiyah, Ghufroni, saat berbicara pada podcast Abraham Samad Speak Up, dilihat redaksi pada Jumat, 17 Januari 2025.

Ghufroni mengatakan, dari hasil analisis mereka, maka hal yang mengkhawatirkan atas pemagaran laut itu adalah gejolak yang terus menerus berkembang di masyarakat. Pemagaran yang terindikasi menjadi bagian dari upaya pembangunan pengembangan reklamasi untuk kepentingan proyek PIK 2 yang kini disebut bagian dari proyek strategis nasional (PSN).


“Ini kan sudah mulai adu domba, kita diperhadapkan sesama anak bangsa. Ini harus dihentikan, kita harus pandai melihat sejarah,” ujarnya.

Menurut Ghufron, saat ini proyek PIK 2 sudah terus memunculkan gejolak di masyarakat. Dan pemagaran laut di Tangerang ini menurutnya hanya menjadi satu dari bagian konspirasi besar yang menggambarkan adanya istilah ‘negara dalam negara’.

“Proyek ini tidak hanya di Tangerang, tapi sampai Merak. Makanya tanah disana sudah mulai pembebasan, mengerahkan kepala desa dan itu massif. Kalau ini terjadi, kita akan seperti Singapura, kita akan jadi penonton tidak ikut menikmati. Dan kita dikuasai pendatang,” ungkapnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya