Berita

Tangkapan layar, Ketua Riset dan Advokasi Publik, LBH PP Muhammadiyah, Ghufroni, saat berbicara pada podcast Abraham Samad Speak Up/Repro

Politik

Pemagaran Laut Tangerang Bisa Picu Terulangnya Peristiwa 98

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 22:02 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemagaran Laut Tangerang harus menjadi perhatian bagi Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kasus ini menjadi satu dari sekian banyak penguasaan kekayaan negara oleh kaum oligarki dengan cara-cara memperhadapkan sesama anak bangsa. Persoalan yang dapat memicu perpecahan sesama anak bangsa yang berujung pada kerusuhan massa seperti peristiwa 98.

“Ini harus dihentikan, kita harus pandai melihat sejarah. Jangan sampai kerusuhan 98 terjadi, kerusuhan antar etnis,” kata Ketua Riset dan Advokasi Publik, LBH PP Muhammadiyah, Ghufroni, saat berbicara pada podcast Abraham Samad Speak Up, dilihat redaksi pada Jumat, 17 Januari 2025.

Ghufroni mengatakan, dari hasil analisis mereka, maka hal yang mengkhawatirkan atas pemagaran laut itu adalah gejolak yang terus menerus berkembang di masyarakat. Pemagaran yang terindikasi menjadi bagian dari upaya pembangunan pengembangan reklamasi untuk kepentingan proyek PIK 2 yang kini disebut bagian dari proyek strategis nasional (PSN).


“Ini kan sudah mulai adu domba, kita diperhadapkan sesama anak bangsa. Ini harus dihentikan, kita harus pandai melihat sejarah,” ujarnya.

Menurut Ghufron, saat ini proyek PIK 2 sudah terus memunculkan gejolak di masyarakat. Dan pemagaran laut di Tangerang ini menurutnya hanya menjadi satu dari bagian konspirasi besar yang menggambarkan adanya istilah ‘negara dalam negara’.

“Proyek ini tidak hanya di Tangerang, tapi sampai Merak. Makanya tanah disana sudah mulai pembebasan, mengerahkan kepala desa dan itu massif. Kalau ini terjadi, kita akan seperti Singapura, kita akan jadi penonton tidak ikut menikmati. Dan kita dikuasai pendatang,” ungkapnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya