Berita

Tangkapan layar, Ketua Riset dan Advokasi Publik, LBH PP Muhammadiyah, Ghufroni, saat berbicara pada podcast Abraham Samad Speak Up/Repro

Politik

Pemagaran Laut Tangerang Bisa Picu Terulangnya Peristiwa 98

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 22:02 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemagaran Laut Tangerang harus menjadi perhatian bagi Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kasus ini menjadi satu dari sekian banyak penguasaan kekayaan negara oleh kaum oligarki dengan cara-cara memperhadapkan sesama anak bangsa. Persoalan yang dapat memicu perpecahan sesama anak bangsa yang berujung pada kerusuhan massa seperti peristiwa 98.

“Ini harus dihentikan, kita harus pandai melihat sejarah. Jangan sampai kerusuhan 98 terjadi, kerusuhan antar etnis,” kata Ketua Riset dan Advokasi Publik, LBH PP Muhammadiyah, Ghufroni, saat berbicara pada podcast Abraham Samad Speak Up, dilihat redaksi pada Jumat, 17 Januari 2025.

Ghufroni mengatakan, dari hasil analisis mereka, maka hal yang mengkhawatirkan atas pemagaran laut itu adalah gejolak yang terus menerus berkembang di masyarakat. Pemagaran yang terindikasi menjadi bagian dari upaya pembangunan pengembangan reklamasi untuk kepentingan proyek PIK 2 yang kini disebut bagian dari proyek strategis nasional (PSN).


“Ini kan sudah mulai adu domba, kita diperhadapkan sesama anak bangsa. Ini harus dihentikan, kita harus pandai melihat sejarah,” ujarnya.

Menurut Ghufron, saat ini proyek PIK 2 sudah terus memunculkan gejolak di masyarakat. Dan pemagaran laut di Tangerang ini menurutnya hanya menjadi satu dari bagian konspirasi besar yang menggambarkan adanya istilah ‘negara dalam negara’.

“Proyek ini tidak hanya di Tangerang, tapi sampai Merak. Makanya tanah disana sudah mulai pembebasan, mengerahkan kepala desa dan itu massif. Kalau ini terjadi, kita akan seperti Singapura, kita akan jadi penonton tidak ikut menikmati. Dan kita dikuasai pendatang,” ungkapnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya