Berita

Politikus PDIP Ganjar Pranowo/Istimewa

Politik

Setop Korbankan Hutan dan Rakyat Demi Ekspansi Sawit

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 17:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kritik tajam disampaikan politikus PDIP, Ganjar Pranowo, mengenai maraknya aktivitas deforestasi atau kegiatan penebangan pohon secara permanen yang mengubah kawasan hutan menjadi lahan nonhutan yang terjadi di Indonesia. Terutama akibat ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit. 

Data menunjukkan bahwa setiap tahun, sekitar 684.000 hektare hutan hilang. Sebagian besar lahan dialihfungsikan untuk membuka perkebunan sawit.

Menurut Ganjar, penghancuran hutan yang menjadi rumah bagi satwa langka seperti orangutan dan harimau Sumatera bukan hanya menciptakan bencana ekologi tetapi juga kerugian ekonomi jangka panjang.


"Ekspansi sawit yang tidak terkendali dan jika perusahaan-perusahaan besar masih diizinkan caplok hutan-hutan primer dan sekunder dalam jangka panjang niscaya membawa kerugian ekonomi dan melahirkan bencana ekologi," kata Ganjar lewat video singkatnya di media sosial X, Jumat 17 Januari 2025.

Selain dampak ekologis, kontestan Pilpres 2024 itu juga menyoroti konflik agraria yang kerap terjadi akibat perluasan lahan sawit. 

Di mana perusahaan sering menggunakan cara-cara intimidatif terhadap masyarakat adat dan warga setempat, bahkan melibatkan TNI dan Polri untuk menjaga kebun sawit dengan dalih 'aset nasional'.

"Jika sawit benar-benar aset negara, aset bangsa, maka rakyat adalah pemilik sahnya," tegas Ganjar.

Dia juga menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk meningkatkan produksi minyak sawit tanpa merusak hutan. 

Ganjar pun mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk menerapkan praktik ramah lingkungan yang melibatkan teknologi modern dan pendekatan berbasis komunitas.

"Saya yakin dengan cara-cara yang benar kita mampu merawat Indonesia, menjaga hutannya, melindungi keragaman hayatinya, dan mensejahterakan rakyatnya," demikian Ganjar Pranowo.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya