Berita

Politikus PDIP Ganjar Pranowo/Istimewa

Politik

Setop Korbankan Hutan dan Rakyat Demi Ekspansi Sawit

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 17:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kritik tajam disampaikan politikus PDIP, Ganjar Pranowo, mengenai maraknya aktivitas deforestasi atau kegiatan penebangan pohon secara permanen yang mengubah kawasan hutan menjadi lahan nonhutan yang terjadi di Indonesia. Terutama akibat ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit. 

Data menunjukkan bahwa setiap tahun, sekitar 684.000 hektare hutan hilang. Sebagian besar lahan dialihfungsikan untuk membuka perkebunan sawit.

Menurut Ganjar, penghancuran hutan yang menjadi rumah bagi satwa langka seperti orangutan dan harimau Sumatera bukan hanya menciptakan bencana ekologi tetapi juga kerugian ekonomi jangka panjang.


"Ekspansi sawit yang tidak terkendali dan jika perusahaan-perusahaan besar masih diizinkan caplok hutan-hutan primer dan sekunder dalam jangka panjang niscaya membawa kerugian ekonomi dan melahirkan bencana ekologi," kata Ganjar lewat video singkatnya di media sosial X, Jumat 17 Januari 2025.

Selain dampak ekologis, kontestan Pilpres 2024 itu juga menyoroti konflik agraria yang kerap terjadi akibat perluasan lahan sawit. 

Di mana perusahaan sering menggunakan cara-cara intimidatif terhadap masyarakat adat dan warga setempat, bahkan melibatkan TNI dan Polri untuk menjaga kebun sawit dengan dalih 'aset nasional'.

"Jika sawit benar-benar aset negara, aset bangsa, maka rakyat adalah pemilik sahnya," tegas Ganjar.

Dia juga menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk meningkatkan produksi minyak sawit tanpa merusak hutan. 

Ganjar pun mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk menerapkan praktik ramah lingkungan yang melibatkan teknologi modern dan pendekatan berbasis komunitas.

"Saya yakin dengan cara-cara yang benar kita mampu merawat Indonesia, menjaga hutannya, melindungi keragaman hayatinya, dan mensejahterakan rakyatnya," demikian Ganjar Pranowo.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya