Berita

Politikus PDIP Ganjar Pranowo/Istimewa

Politik

Setop Korbankan Hutan dan Rakyat Demi Ekspansi Sawit

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 17:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kritik tajam disampaikan politikus PDIP, Ganjar Pranowo, mengenai maraknya aktivitas deforestasi atau kegiatan penebangan pohon secara permanen yang mengubah kawasan hutan menjadi lahan nonhutan yang terjadi di Indonesia. Terutama akibat ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit. 

Data menunjukkan bahwa setiap tahun, sekitar 684.000 hektare hutan hilang. Sebagian besar lahan dialihfungsikan untuk membuka perkebunan sawit.

Menurut Ganjar, penghancuran hutan yang menjadi rumah bagi satwa langka seperti orangutan dan harimau Sumatera bukan hanya menciptakan bencana ekologi tetapi juga kerugian ekonomi jangka panjang.


"Ekspansi sawit yang tidak terkendali dan jika perusahaan-perusahaan besar masih diizinkan caplok hutan-hutan primer dan sekunder dalam jangka panjang niscaya membawa kerugian ekonomi dan melahirkan bencana ekologi," kata Ganjar lewat video singkatnya di media sosial X, Jumat 17 Januari 2025.

Selain dampak ekologis, kontestan Pilpres 2024 itu juga menyoroti konflik agraria yang kerap terjadi akibat perluasan lahan sawit. 

Di mana perusahaan sering menggunakan cara-cara intimidatif terhadap masyarakat adat dan warga setempat, bahkan melibatkan TNI dan Polri untuk menjaga kebun sawit dengan dalih 'aset nasional'.

"Jika sawit benar-benar aset negara, aset bangsa, maka rakyat adalah pemilik sahnya," tegas Ganjar.

Dia juga menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk meningkatkan produksi minyak sawit tanpa merusak hutan. 

Ganjar pun mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk menerapkan praktik ramah lingkungan yang melibatkan teknologi modern dan pendekatan berbasis komunitas.

"Saya yakin dengan cara-cara yang benar kita mampu merawat Indonesia, menjaga hutannya, melindungi keragaman hayatinya, dan mensejahterakan rakyatnya," demikian Ganjar Pranowo.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya