Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Kabinet Israel Tunda Persetujuan Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 10:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rapat pengesahan gencatan senjata di Kabinet Israel pada Kamis, 16 Januari 2025 ditunda, menyusul komplain Hamas atas pelanggaran yang dilakukan Tel Aviv. 

Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan mereka menunda persetujuan gencatan senjata sampai Hamas menyetujui semua perjanjian yang dibuat.

"Kabinet Israel tidak akan bersidang sampai mediator memberi tahu Israel bahwa Hamas telah menerima semua elemen perjanjian," kata pernyataan dari kantor Netanyahu, seperti dimuat Middle East Monitor.


Namun seorang pejabat Israel kemudian mengatakan bahwa kabinet akan bertemu pada hari Jumat, 17 Januari 2025 untuk memutuskan kesepakatan tersebut.

Setidaknya dua anggota kabinet telah menyuarakan penentangan terhadap gencatan senjata, dengan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir mengatakan ia dan rekan-rekan partainya akan keluar dari pemerintahan jika gencatan senjata disetujui.

Gencatan senjata, yang diumumkan oleh mediator Qatar dan Amerika Serikat pada hari Rabu, 15 Januari 2025 akan dimulai pada hari Minggu, 19 Januari 2025 dan melibatkan pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, setelah itu persyaratan untuk mengakhiri perang secara permanen akan diselesaikan.

Kesepakatan itu mengharuskan 600 truk bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Gaza setiap hari selama gencatan senjata, dengan 50 truk membawa bahan bakar.

Tahap pertama perjanjian itu juga akan membuat Israel membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Palestina.

Sementara orang-orang merayakan gencatan senjata di Gaza, militer Israel justru melakukan lebih banyak serangan pada Kamis, 16 Januari 2025.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 81 orang tewas selama 24 jam terakhir dan sekitar 188 orang terluka. Layanan Darurat Sipil Palestina mengatakan sedikitnya 77 dari mereka tewas sejak pengumuman gencatan senjata.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

13 Langkah Komprehensif Kuatkan Rupiah

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:11

Dua Guru Magelang Didakwa Korupsi Modus Pungli Peserta PPG

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:00

Bukan Dapur Asal Ngebul

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:26

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

Putusan MK soal Keterwakilan Kuota Perempuan Berikan Keadilan Gender

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:14

Syafrin Liputo Dituntut Bawa Jaksel Lebih Maju, Inklusif, dan Sejahtera

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:01

2.081 Polisi Kawal Ketat Piala AFF U-19 2026

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:22

Korban Kebakaran Kemayoran

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:19

Multipolaritas Harus Jadi Jalan Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:09

KDM Sikat PKL Usai 30 Tahun Berkuasa di Bandung

Rabu, 03 Juni 2026 | 03:45

Selengkapnya