Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Global

Kabinet Israel Tunda Persetujuan Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 10:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rapat pengesahan gencatan senjata di Kabinet Israel pada Kamis, 16 Januari 2025 ditunda, menyusul komplain Hamas atas pelanggaran yang dilakukan Tel Aviv. 

Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan mereka menunda persetujuan gencatan senjata sampai Hamas menyetujui semua perjanjian yang dibuat.

"Kabinet Israel tidak akan bersidang sampai mediator memberi tahu Israel bahwa Hamas telah menerima semua elemen perjanjian," kata pernyataan dari kantor Netanyahu, seperti dimuat Middle East Monitor.


Namun seorang pejabat Israel kemudian mengatakan bahwa kabinet akan bertemu pada hari Jumat, 17 Januari 2025 untuk memutuskan kesepakatan tersebut.

Setidaknya dua anggota kabinet telah menyuarakan penentangan terhadap gencatan senjata, dengan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir mengatakan ia dan rekan-rekan partainya akan keluar dari pemerintahan jika gencatan senjata disetujui.

Gencatan senjata, yang diumumkan oleh mediator Qatar dan Amerika Serikat pada hari Rabu, 15 Januari 2025 akan dimulai pada hari Minggu, 19 Januari 2025 dan melibatkan pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, setelah itu persyaratan untuk mengakhiri perang secara permanen akan diselesaikan.

Kesepakatan itu mengharuskan 600 truk bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Gaza setiap hari selama gencatan senjata, dengan 50 truk membawa bahan bakar.

Tahap pertama perjanjian itu juga akan membuat Israel membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Palestina.

Sementara orang-orang merayakan gencatan senjata di Gaza, militer Israel justru melakukan lebih banyak serangan pada Kamis, 16 Januari 2025.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 81 orang tewas selama 24 jam terakhir dan sekitar 188 orang terluka. Layanan Darurat Sipil Palestina mengatakan sedikitnya 77 dari mereka tewas sejak pengumuman gencatan senjata.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya