Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Kabinet Israel Tunda Persetujuan Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 10:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rapat pengesahan gencatan senjata di Kabinet Israel pada Kamis, 16 Januari 2025 ditunda, menyusul komplain Hamas atas pelanggaran yang dilakukan Tel Aviv. 

Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan mereka menunda persetujuan gencatan senjata sampai Hamas menyetujui semua perjanjian yang dibuat.

"Kabinet Israel tidak akan bersidang sampai mediator memberi tahu Israel bahwa Hamas telah menerima semua elemen perjanjian," kata pernyataan dari kantor Netanyahu, seperti dimuat Middle East Monitor.


Namun seorang pejabat Israel kemudian mengatakan bahwa kabinet akan bertemu pada hari Jumat, 17 Januari 2025 untuk memutuskan kesepakatan tersebut.

Setidaknya dua anggota kabinet telah menyuarakan penentangan terhadap gencatan senjata, dengan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir mengatakan ia dan rekan-rekan partainya akan keluar dari pemerintahan jika gencatan senjata disetujui.

Gencatan senjata, yang diumumkan oleh mediator Qatar dan Amerika Serikat pada hari Rabu, 15 Januari 2025 akan dimulai pada hari Minggu, 19 Januari 2025 dan melibatkan pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, setelah itu persyaratan untuk mengakhiri perang secara permanen akan diselesaikan.

Kesepakatan itu mengharuskan 600 truk bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Gaza setiap hari selama gencatan senjata, dengan 50 truk membawa bahan bakar.

Tahap pertama perjanjian itu juga akan membuat Israel membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Palestina.

Sementara orang-orang merayakan gencatan senjata di Gaza, militer Israel justru melakukan lebih banyak serangan pada Kamis, 16 Januari 2025.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 81 orang tewas selama 24 jam terakhir dan sekitar 188 orang terluka. Layanan Darurat Sipil Palestina mengatakan sedikitnya 77 dari mereka tewas sejak pengumuman gencatan senjata.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya