Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Kabinet Israel Tunda Persetujuan Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 10:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rapat pengesahan gencatan senjata di Kabinet Israel pada Kamis, 16 Januari 2025 ditunda, menyusul komplain Hamas atas pelanggaran yang dilakukan Tel Aviv. 

Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan mereka menunda persetujuan gencatan senjata sampai Hamas menyetujui semua perjanjian yang dibuat.

"Kabinet Israel tidak akan bersidang sampai mediator memberi tahu Israel bahwa Hamas telah menerima semua elemen perjanjian," kata pernyataan dari kantor Netanyahu, seperti dimuat Middle East Monitor.


Namun seorang pejabat Israel kemudian mengatakan bahwa kabinet akan bertemu pada hari Jumat, 17 Januari 2025 untuk memutuskan kesepakatan tersebut.

Setidaknya dua anggota kabinet telah menyuarakan penentangan terhadap gencatan senjata, dengan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir mengatakan ia dan rekan-rekan partainya akan keluar dari pemerintahan jika gencatan senjata disetujui.

Gencatan senjata, yang diumumkan oleh mediator Qatar dan Amerika Serikat pada hari Rabu, 15 Januari 2025 akan dimulai pada hari Minggu, 19 Januari 2025 dan melibatkan pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, setelah itu persyaratan untuk mengakhiri perang secara permanen akan diselesaikan.

Kesepakatan itu mengharuskan 600 truk bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Gaza setiap hari selama gencatan senjata, dengan 50 truk membawa bahan bakar.

Tahap pertama perjanjian itu juga akan membuat Israel membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Palestina.

Sementara orang-orang merayakan gencatan senjata di Gaza, militer Israel justru melakukan lebih banyak serangan pada Kamis, 16 Januari 2025.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 81 orang tewas selama 24 jam terakhir dan sekitar 188 orang terluka. Layanan Darurat Sipil Palestina mengatakan sedikitnya 77 dari mereka tewas sejak pengumuman gencatan senjata.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya