Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Kabinet Israel Tunda Persetujuan Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 10:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rapat pengesahan gencatan senjata di Kabinet Israel pada Kamis, 16 Januari 2025 ditunda, menyusul komplain Hamas atas pelanggaran yang dilakukan Tel Aviv. 

Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan mereka menunda persetujuan gencatan senjata sampai Hamas menyetujui semua perjanjian yang dibuat.

"Kabinet Israel tidak akan bersidang sampai mediator memberi tahu Israel bahwa Hamas telah menerima semua elemen perjanjian," kata pernyataan dari kantor Netanyahu, seperti dimuat Middle East Monitor.


Namun seorang pejabat Israel kemudian mengatakan bahwa kabinet akan bertemu pada hari Jumat, 17 Januari 2025 untuk memutuskan kesepakatan tersebut.

Setidaknya dua anggota kabinet telah menyuarakan penentangan terhadap gencatan senjata, dengan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir mengatakan ia dan rekan-rekan partainya akan keluar dari pemerintahan jika gencatan senjata disetujui.

Gencatan senjata, yang diumumkan oleh mediator Qatar dan Amerika Serikat pada hari Rabu, 15 Januari 2025 akan dimulai pada hari Minggu, 19 Januari 2025 dan melibatkan pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, setelah itu persyaratan untuk mengakhiri perang secara permanen akan diselesaikan.

Kesepakatan itu mengharuskan 600 truk bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Gaza setiap hari selama gencatan senjata, dengan 50 truk membawa bahan bakar.

Tahap pertama perjanjian itu juga akan membuat Israel membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Palestina.

Sementara orang-orang merayakan gencatan senjata di Gaza, militer Israel justru melakukan lebih banyak serangan pada Kamis, 16 Januari 2025.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 81 orang tewas selama 24 jam terakhir dan sekitar 188 orang terluka. Layanan Darurat Sipil Palestina mengatakan sedikitnya 77 dari mereka tewas sejak pengumuman gencatan senjata.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya