Berita

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi/Ist

Politik

Okta Kumala Dewi:

Kekuatan Paspor Indonesia Masih Lemah

KAMIS, 16 JANUARI 2025 | 19:29 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Henley Passport Index 2025 baru saja merilis daftar kekuatan paspor dunia, di mana Indonesia kembali berada di peringkat ke-66.

Posisi ini menunjukkan stagnansi dibandingkan tahun sebelumnya dan masih tertinggal dari beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Singapura yang berada di peringkat ke-1, Malaysia yang di peringkat ke-12, Brunei peringkat ke-20 dan Thailand di peringkat ke-63.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, menyatakan pentingnya langkah strategis untuk memperkuat paspor Indonesia sebagai simbol kepercayaan diplomasi internasional.


“Posisi paspor Indonesia masih belum optimal. Salah satu contohnya adalah kebijakan bebas visa transit 10 hari yang baru saja diterapkan oleh Pemerintah China untuk 54 negara," kata Okta melalui keterangan tertulisnya, Kamis 16 Januari 2025.

Sangat disayangkan, Indonesia tidak termasuk dalam daftar tersebut, padahal Indonesia memiliki hubungan perdagangan dan pariwisata yang cukup baik dengan China.

Berdasarkan data, China merupakan mitra utama perdagangan Indonesia. Secara statistik, China menempati urutan pertama sebagai eksportir dan importir bagi Indonesia.

Nilai ekspor Indonesia China mencapai 65 miliar dolar AS dan angka impornya mencapai 63 miliar dolar AS pada 2023. Selain itu, Tiongkok pun masuk ke dalam daftar destinasi favorit bagi wisatawan Indonesia dengan jumlah 221,6 ribu orang berkunjung ke China pada 2024.

Statistik ini menunjukkan bahwa Indonesia dan China memiliki hubungan yang erat dan signifikan.

Apalagi, Indonesia saat ini sedang merancang kebijakan pembebasan visa untuk 20 negara, termasuk China. Sehingga hal-hal tersebut seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi China untuk memasukan Indonesia ke dalam daftar negara bebas visa transitnya.

Okta menekankan bahwa Indonesia perlu memperkuat faktor-faktor yang menentukan kekuatan paspornya.

“Kekuatan paspor tidak hanya dilihat dari jumlah negara yang memberikan akses bebas visa, tetapi juga hal tersebut bisa tercapai dari kepercayaan dunia terhadap stabilitas politik, keamanan, ekonomi, dan hubungan diplomatik kita," kata Okta.

Okta berharap Kemenlu di bawah Menteri Sugiono dapat mengambil langkah-langkah diplomatik yang diperlukan untuk memperkuat kepercayaan dunia kepada Indonesia.

Selain itu, Okta menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan potensi domestik, seperti pariwisata, budaya, dan kekayaan alam, sebagai daya tarik untuk meningkatkan hubungan bilateral.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya