Berita

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi/Ist

Politik

Okta Kumala Dewi:

Kekuatan Paspor Indonesia Masih Lemah

KAMIS, 16 JANUARI 2025 | 19:29 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Henley Passport Index 2025 baru saja merilis daftar kekuatan paspor dunia, di mana Indonesia kembali berada di peringkat ke-66.

Posisi ini menunjukkan stagnansi dibandingkan tahun sebelumnya dan masih tertinggal dari beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Singapura yang berada di peringkat ke-1, Malaysia yang di peringkat ke-12, Brunei peringkat ke-20 dan Thailand di peringkat ke-63.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, menyatakan pentingnya langkah strategis untuk memperkuat paspor Indonesia sebagai simbol kepercayaan diplomasi internasional.


“Posisi paspor Indonesia masih belum optimal. Salah satu contohnya adalah kebijakan bebas visa transit 10 hari yang baru saja diterapkan oleh Pemerintah China untuk 54 negara," kata Okta melalui keterangan tertulisnya, Kamis 16 Januari 2025.

Sangat disayangkan, Indonesia tidak termasuk dalam daftar tersebut, padahal Indonesia memiliki hubungan perdagangan dan pariwisata yang cukup baik dengan China.

Berdasarkan data, China merupakan mitra utama perdagangan Indonesia. Secara statistik, China menempati urutan pertama sebagai eksportir dan importir bagi Indonesia.

Nilai ekspor Indonesia China mencapai 65 miliar dolar AS dan angka impornya mencapai 63 miliar dolar AS pada 2023. Selain itu, Tiongkok pun masuk ke dalam daftar destinasi favorit bagi wisatawan Indonesia dengan jumlah 221,6 ribu orang berkunjung ke China pada 2024.

Statistik ini menunjukkan bahwa Indonesia dan China memiliki hubungan yang erat dan signifikan.

Apalagi, Indonesia saat ini sedang merancang kebijakan pembebasan visa untuk 20 negara, termasuk China. Sehingga hal-hal tersebut seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi China untuk memasukan Indonesia ke dalam daftar negara bebas visa transitnya.

Okta menekankan bahwa Indonesia perlu memperkuat faktor-faktor yang menentukan kekuatan paspornya.

“Kekuatan paspor tidak hanya dilihat dari jumlah negara yang memberikan akses bebas visa, tetapi juga hal tersebut bisa tercapai dari kepercayaan dunia terhadap stabilitas politik, keamanan, ekonomi, dan hubungan diplomatik kita," kata Okta.

Okta berharap Kemenlu di bawah Menteri Sugiono dapat mengambil langkah-langkah diplomatik yang diperlukan untuk memperkuat kepercayaan dunia kepada Indonesia.

Selain itu, Okta menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan potensi domestik, seperti pariwisata, budaya, dan kekayaan alam, sebagai daya tarik untuk meningkatkan hubungan bilateral.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya