Berita

Abdullah Rasyid/Ist

Hukum

Saffar Godam Diperiksa KPK Terkait Kasus Hasto Kristiyanto, Kemenkumham Siap Tindak Tegas

RABU, 15 JANUARI 2025 | 21:28 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, hari ini mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Hasto Kristiyanto. Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait dengan dugaan keterlibatan pejabat Ditjen Imigrasi dalam kasus yang menyita perhatian publik ini.

Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid, menegaskan bahwa jika terbukti ada pejabat Ditjen Imigrasi yang terlibat dalam kasus tersebut, Menteri Imigrasi akan mengambil tindakan tegas, termasuk pemecatan. “Pak Menteri tidak akan segan untuk bertindak tegas terhadap siapapun yang terbukti melanggar hukum di institusi ini,” ujar Rasyid, Rabu, 15 Januari 2025.

Saffar Godam tiba di kantor KPK sekitar pukul 09.50 WIB dengan mengenakan pakaian putih dan didampingi dua orang yang berpakaian serba hitam. Saat dimintai keterangan, Godam mengaku akan diperiksa terkait perlintasan Harun Masiku, yang menjadi salah satu fokus penyidikan KPK.


Saffar Godam adalah salah satu saksi yang diperiksa dalam kasus ini bersama sejumlah nama lainnya, termasuk mantan terpidana suap Harun Masiku, Saeful Bahri, staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi, petugas keamanan Satgas Kantor DPP PDI Perjuangan, Nur Hasan, dan karyawan BUMN, Jhony Ginting.

Kasus ini bermula dari penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada 23 Desember 2024. Hasto diduga terlibat dalam upaya suap untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI meskipun suara Harun jauh tertinggal dibandingkan Riezky Aprilia, calon pengganti Nazarudin Kiemas yang lebih dipilih oleh KPU.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya