Berita

Abdullah Rasyid/Ist

Hukum

Saffar Godam Diperiksa KPK Terkait Kasus Hasto Kristiyanto, Kemenkumham Siap Tindak Tegas

RABU, 15 JANUARI 2025 | 21:28 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, hari ini mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Hasto Kristiyanto. Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait dengan dugaan keterlibatan pejabat Ditjen Imigrasi dalam kasus yang menyita perhatian publik ini.

Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid, menegaskan bahwa jika terbukti ada pejabat Ditjen Imigrasi yang terlibat dalam kasus tersebut, Menteri Imigrasi akan mengambil tindakan tegas, termasuk pemecatan. “Pak Menteri tidak akan segan untuk bertindak tegas terhadap siapapun yang terbukti melanggar hukum di institusi ini,” ujar Rasyid, Rabu, 15 Januari 2025.

Saffar Godam tiba di kantor KPK sekitar pukul 09.50 WIB dengan mengenakan pakaian putih dan didampingi dua orang yang berpakaian serba hitam. Saat dimintai keterangan, Godam mengaku akan diperiksa terkait perlintasan Harun Masiku, yang menjadi salah satu fokus penyidikan KPK.


Saffar Godam adalah salah satu saksi yang diperiksa dalam kasus ini bersama sejumlah nama lainnya, termasuk mantan terpidana suap Harun Masiku, Saeful Bahri, staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi, petugas keamanan Satgas Kantor DPP PDI Perjuangan, Nur Hasan, dan karyawan BUMN, Jhony Ginting.

Kasus ini bermula dari penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada 23 Desember 2024. Hasto diduga terlibat dalam upaya suap untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI meskipun suara Harun jauh tertinggal dibandingkan Riezky Aprilia, calon pengganti Nazarudin Kiemas yang lebih dipilih oleh KPU.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya