Berita

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding/Ist

Politik

Hati-hati Terkooptasi, Karding Harus jadi menteri Pelindung PMI

RABU, 15 JANUARI 2025 | 20:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Abdul Kadir Karding diingatkan untuk hati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Dikatakan pemerhati masalah ketenagakerjaan Indonesia, Siprianus Edi Hardum, tugas Karding bisa menjadi rawan akan rayuan mafia perdagangan manusia berkedok pengiriman tenaga kerja migran.

Kata dia, Karding harus menjadi menteri yang melindungi calon PMI dan PMI sebagaimana dengan nama kementerian yang dipimpinnya.


“Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena selama ini menteri yang membidangi PMI terkesan menteri yang suka berdagang manusia berkedok pengiriman PMI ke luar negeri,” kata Edi Hardum kepada wartawan, Rabu 15 Januari 2025.

Edi Hardum mengatakan, perdagangan manusia berkedok pengiriman PMI ke luar negeri terjadi karena adanya kerjasama agen ilegal dengan oknum-oknum pemerintahan.

Menurut Edi, sampai saat ini pengiriman PMI ilegal ke luar negeri malah bertambah marak karena pemainnya tetap orang dan perusahaan yang sama.

“Oleh karena itu, saya meminta Karding sebagai menteri yang melindungi PMI dan dua wakilnya di kementerian yang sama tidak terkooptasi sama perusahaan pengiriman PMI nakal serta para oknum. Beliau harus jaga jarak," tuturnya.

"Kalau beliau terkooptasi, maka beliau menjadi menteri pedagang manusia berkedok pengiriman PMI,” pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya