Berita

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding/Ist

Politik

Hati-hati Terkooptasi, Karding Harus jadi menteri Pelindung PMI

RABU, 15 JANUARI 2025 | 20:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Abdul Kadir Karding diingatkan untuk hati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Dikatakan pemerhati masalah ketenagakerjaan Indonesia, Siprianus Edi Hardum, tugas Karding bisa menjadi rawan akan rayuan mafia perdagangan manusia berkedok pengiriman tenaga kerja migran.

Kata dia, Karding harus menjadi menteri yang melindungi calon PMI dan PMI sebagaimana dengan nama kementerian yang dipimpinnya.


“Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena selama ini menteri yang membidangi PMI terkesan menteri yang suka berdagang manusia berkedok pengiriman PMI ke luar negeri,” kata Edi Hardum kepada wartawan, Rabu 15 Januari 2025.

Edi Hardum mengatakan, perdagangan manusia berkedok pengiriman PMI ke luar negeri terjadi karena adanya kerjasama agen ilegal dengan oknum-oknum pemerintahan.

Menurut Edi, sampai saat ini pengiriman PMI ilegal ke luar negeri malah bertambah marak karena pemainnya tetap orang dan perusahaan yang sama.

“Oleh karena itu, saya meminta Karding sebagai menteri yang melindungi PMI dan dua wakilnya di kementerian yang sama tidak terkooptasi sama perusahaan pengiriman PMI nakal serta para oknum. Beliau harus jaga jarak," tuturnya.

"Kalau beliau terkooptasi, maka beliau menjadi menteri pedagang manusia berkedok pengiriman PMI,” pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya