Berita

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding/Ist

Politik

Hati-hati Terkooptasi, Karding Harus jadi menteri Pelindung PMI

RABU, 15 JANUARI 2025 | 20:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Abdul Kadir Karding diingatkan untuk hati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Dikatakan pemerhati masalah ketenagakerjaan Indonesia, Siprianus Edi Hardum, tugas Karding bisa menjadi rawan akan rayuan mafia perdagangan manusia berkedok pengiriman tenaga kerja migran.

Kata dia, Karding harus menjadi menteri yang melindungi calon PMI dan PMI sebagaimana dengan nama kementerian yang dipimpinnya.


“Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena selama ini menteri yang membidangi PMI terkesan menteri yang suka berdagang manusia berkedok pengiriman PMI ke luar negeri,” kata Edi Hardum kepada wartawan, Rabu 15 Januari 2025.

Edi Hardum mengatakan, perdagangan manusia berkedok pengiriman PMI ke luar negeri terjadi karena adanya kerjasama agen ilegal dengan oknum-oknum pemerintahan.

Menurut Edi, sampai saat ini pengiriman PMI ilegal ke luar negeri malah bertambah marak karena pemainnya tetap orang dan perusahaan yang sama.

“Oleh karena itu, saya meminta Karding sebagai menteri yang melindungi PMI dan dua wakilnya di kementerian yang sama tidak terkooptasi sama perusahaan pengiriman PMI nakal serta para oknum. Beliau harus jaga jarak," tuturnya.

"Kalau beliau terkooptasi, maka beliau menjadi menteri pedagang manusia berkedok pengiriman PMI,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya