Berita

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding/Ist

Politik

Hati-hati Terkooptasi, Karding Harus jadi menteri Pelindung PMI

RABU, 15 JANUARI 2025 | 20:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Abdul Kadir Karding diingatkan untuk hati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Dikatakan pemerhati masalah ketenagakerjaan Indonesia, Siprianus Edi Hardum, tugas Karding bisa menjadi rawan akan rayuan mafia perdagangan manusia berkedok pengiriman tenaga kerja migran.

Kata dia, Karding harus menjadi menteri yang melindungi calon PMI dan PMI sebagaimana dengan nama kementerian yang dipimpinnya.


“Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena selama ini menteri yang membidangi PMI terkesan menteri yang suka berdagang manusia berkedok pengiriman PMI ke luar negeri,” kata Edi Hardum kepada wartawan, Rabu 15 Januari 2025.

Edi Hardum mengatakan, perdagangan manusia berkedok pengiriman PMI ke luar negeri terjadi karena adanya kerjasama agen ilegal dengan oknum-oknum pemerintahan.

Menurut Edi, sampai saat ini pengiriman PMI ilegal ke luar negeri malah bertambah marak karena pemainnya tetap orang dan perusahaan yang sama.

“Oleh karena itu, saya meminta Karding sebagai menteri yang melindungi PMI dan dua wakilnya di kementerian yang sama tidak terkooptasi sama perusahaan pengiriman PMI nakal serta para oknum. Beliau harus jaga jarak," tuturnya.

"Kalau beliau terkooptasi, maka beliau menjadi menteri pedagang manusia berkedok pengiriman PMI,” pungkasnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya