Berita

Mahfud MD (Tangkapan layar/RMOL)

Politik

Mahfud MD soal Pagar Bambu di Laut: Malu Kita Negara Dikerjain Preman!

RABU, 15 JANUARI 2025 | 14:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kasus pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer yang terpasang di pesisir Tangerang harus dibawa ke pengadilan untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dengan hukum yang bermartabat.

Hal ini ditegaskan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD lewat kanal YouTube miliknya, Rabu 15 Januari 2025.

“Malu kita negara dikerjain oleh preman-preman. Aparat banyak, yang menjaga laut banyak, kalau di tengah laut sana ada KKP, Menteri Perhubungan, ada Bakamla, ada TNI, ada polisi kemudian ada Bea Cukai. Ini martabat negara dan kedaulatan hukum, kita harus seriusi," tegasnya.


Mahfud mengungkapkan dua kemungkinan di balik kasus ini. Pertama negara takut menghadapi pihak-pihak tertentu, Kedua ada permainan antara pejabat dengan pelaku di lapangan. 

Mantan Cawapres 2024 ini juga mengingatkan pentingnya mengusut kasus ini hingga tuntas agar tidak ada celah bagi praktik serupa di masa depan.

“Ini mungkin kolusi antara pejabat, entah tingkat pusat atau daerah. Macam-macam dugaan lah, tetapi nanti biar dibuktikan di pengadilan," jelasnya.

Mahfud menegaskan bahwa penyegelan pagar laut adalah langkah awal yang baik. Kasus ini menjadi ujian penting bagi aparat penegak hukum dalam menjaga martabat negara.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya