Berita

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Istimewa

Politik

Pemilik Pagar Bambu di Laut Belum Ketemu, Mahfud: Pencuri Ikan Saja Ketahuan

RABU, 15 JANUARI 2025 | 14:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keberadaan pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer di pesisir Tangerang, Banteng, turut disorot mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Menurut Mahfud, langkah aparat berwenang menyegel pagar tersebut sudah benar. Namun, ia mengkritik bahwa tindakan seperti itu tidak seharusnya menunggu perintah Presiden.

"Kan kasihan Presiden harus memerintahkan. Itu kan harus secara otomatis di tingkat paling tidak kabupaten lah, bahwa itu harus bertindak cepat karena sudah jelas melanggar aturan," kata Mahfud lewat kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu 15 Januari 2025.


Mantan Cawapres 2024 itu juga menyinggung soal dugaan pihak yang berada di balik proyek pagar tersebut. Ia merasa aneh jika tidak ada pejabat yang berani menyatakan siapa pemilik sebenarnya pagar laut puluhan kilometer itu. 

Menurutnya, keberadaan aparat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla) seharusnya mempermudah pelacakan aktivitas di laut.

"Di seluruh sudut laut itu bisa terekam Pusat Komando dan Pengendalian. Pencuri ikan saja ketahuan. Sehingga bagi saya aneh, begitu ditemukan saling mengaku tidak tahu," tegas Mahfud.

Ia juga mempertanyakan klaim bahwa pagar tersebut dibangun oleh kelompok nelayan untuk menahan abrasi. Menurutnya, argumen tersebut tidak masuk akal, mengingat biaya proyek tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

"Jadi pasti korporasi atau yang punya modal besar yang membiayai itu. Baru setelah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku," tandasnya.

Mahfud pun mengingatkan pentingnya transparansi dan tindakan tegas dalam kasus ini untuk menjaga wibawa hukum dan kedaulatan di Indonesia.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Proses Hukum Febrie Adriansyah Harus Bebas dari Intervensi Politik

Senin, 13 Juli 2026 | 06:23

Tentara Salib Eropa dalam Penjarahan Konstantinopel 1204

Senin, 13 Juli 2026 | 06:05

PT Japfa Comfeed di Cengkareng Terbakar

Senin, 13 Juli 2026 | 06:03

Timnas Inggris Tak Pernah Masuk Daftar Lawan Lionel Messi

Senin, 13 Juli 2026 | 05:32

Ivan Gunawan Harap Pemerintah Bantu Pembangunan 99 Masjid

Senin, 13 Juli 2026 | 05:23

Mengungkap Skandal Pemerasan Bu Etik

Senin, 13 Juli 2026 | 05:09

Ketahuan, Amplop Baru Dikembalikan?

Senin, 13 Juli 2026 | 05:03

MBG dan KDMP Manifestasi Nyata Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 13 Juli 2026 | 04:36

Mundurnya Febrie Adriansyah Jadi Pesan Politik Antikorupsi Pemerintahan Prabowo

Senin, 13 Juli 2026 | 04:05

Waspada! Ada Kompromi Kasus Ijazah Jokowi Disetop

Senin, 13 Juli 2026 | 04:02

Selengkapnya