Berita

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Istimewa

Politik

Pemilik Pagar Bambu di Laut Belum Ketemu, Mahfud: Pencuri Ikan Saja Ketahuan

RABU, 15 JANUARI 2025 | 14:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keberadaan pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer di pesisir Tangerang, Banteng, turut disorot mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Menurut Mahfud, langkah aparat berwenang menyegel pagar tersebut sudah benar. Namun, ia mengkritik bahwa tindakan seperti itu tidak seharusnya menunggu perintah Presiden.

"Kan kasihan Presiden harus memerintahkan. Itu kan harus secara otomatis di tingkat paling tidak kabupaten lah, bahwa itu harus bertindak cepat karena sudah jelas melanggar aturan," kata Mahfud lewat kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu 15 Januari 2025.


Mantan Cawapres 2024 itu juga menyinggung soal dugaan pihak yang berada di balik proyek pagar tersebut. Ia merasa aneh jika tidak ada pejabat yang berani menyatakan siapa pemilik sebenarnya pagar laut puluhan kilometer itu. 

Menurutnya, keberadaan aparat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla) seharusnya mempermudah pelacakan aktivitas di laut.

"Di seluruh sudut laut itu bisa terekam Pusat Komando dan Pengendalian. Pencuri ikan saja ketahuan. Sehingga bagi saya aneh, begitu ditemukan saling mengaku tidak tahu," tegas Mahfud.

Ia juga mempertanyakan klaim bahwa pagar tersebut dibangun oleh kelompok nelayan untuk menahan abrasi. Menurutnya, argumen tersebut tidak masuk akal, mengingat biaya proyek tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

"Jadi pasti korporasi atau yang punya modal besar yang membiayai itu. Baru setelah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku," tandasnya.

Mahfud pun mengingatkan pentingnya transparansi dan tindakan tegas dalam kasus ini untuk menjaga wibawa hukum dan kedaulatan di Indonesia.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya