Berita

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Istimewa

Politik

Pemilik Pagar Bambu di Laut Belum Ketemu, Mahfud: Pencuri Ikan Saja Ketahuan

RABU, 15 JANUARI 2025 | 14:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keberadaan pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer di pesisir Tangerang, Banteng, turut disorot mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Menurut Mahfud, langkah aparat berwenang menyegel pagar tersebut sudah benar. Namun, ia mengkritik bahwa tindakan seperti itu tidak seharusnya menunggu perintah Presiden.

"Kan kasihan Presiden harus memerintahkan. Itu kan harus secara otomatis di tingkat paling tidak kabupaten lah, bahwa itu harus bertindak cepat karena sudah jelas melanggar aturan," kata Mahfud lewat kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu 15 Januari 2025.

Mantan Cawapres 2024 itu juga menyinggung soal dugaan pihak yang berada di balik proyek pagar tersebut. Ia merasa aneh jika tidak ada pejabat yang berani menyatakan siapa pemilik sebenarnya pagar laut puluhan kilometer itu. 

Menurutnya, keberadaan aparat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla) seharusnya mempermudah pelacakan aktivitas di laut.

"Di seluruh sudut laut itu bisa terekam Pusat Komando dan Pengendalian. Pencuri ikan saja ketahuan. Sehingga bagi saya aneh, begitu ditemukan saling mengaku tidak tahu," tegas Mahfud.

Ia juga mempertanyakan klaim bahwa pagar tersebut dibangun oleh kelompok nelayan untuk menahan abrasi. Menurutnya, argumen tersebut tidak masuk akal, mengingat biaya proyek tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

"Jadi pasti korporasi atau yang punya modal besar yang membiayai itu. Baru setelah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku," tandasnya.

Mahfud pun mengingatkan pentingnya transparansi dan tindakan tegas dalam kasus ini untuk menjaga wibawa hukum dan kedaulatan di Indonesia.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Buntut Pungli ke WN China, Menteri Imipas Copot Pejabat Imigrasi di Bandara Soetta

Sabtu, 01 Februari 2025 | 19:25

Aero India 2025 Siap Digelar, Ajang Unjuk Prestasi Dirgantara

Sabtu, 01 Februari 2025 | 19:17

Heboh Rupiah Rp8.100 per Dolar AS, BI Buka Suara

Sabtu, 01 Februari 2025 | 19:13

Asas Dominus Litis, Hati-hati Bisa Disalahgunakan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:35

Harga CPO Menguat Nyaris 2 Persen Selama Sepekan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:18

Pramono: Saya Penganut Monogami Tulen

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:10

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Vihara Amurva Bhumi Menang Kasasi, Menhut: Kado Terbaik Imlek dari Negara

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:45

Komisi VI Sepakati RUU BUMN Dibawa ke Paripurna

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:11

Eddy Soeparno Gandeng FPCI Dukung Diplomasi Iklim Presiden Prabowo

Sabtu, 01 Februari 2025 | 16:40

Selengkapnya