Berita

Kolase Anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri/RMOL

Politik

Pemilik Pagar Bambu di Laut Pasti Big Power, Tidak Mungkin Rakyat Kecil

RABU, 15 JANUARI 2025 | 12:03 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Aktivitas pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Tangerang diyakini bukan dilakukan oleh rakyat kecil, tapi ada perusahaan besar yang ada di belakangnya.

Anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri menuturkan bahwa pemagaran laut itu merupakan aktivitas brutal yang tidak mungkin dilakukan secara swadaya oleh masyarakat kecil.

“Kalau itu pekerjaan brutal berlangsung menurut saya pemiliknya mesti big power ini nggak mungkin rakyat kecil,” ucap Rokhmin Dahuri dalam acara Top Economy di Metro TV, bertemakan Usut Pagar Laut Siapa Takut, dikutip Rabu, 15 Januari 2025.


Ia meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tidak terlambat dalam mengantisipasi hal-hal tersebut.

“Nah jadi Kami memang apresiasi kerja KKP gitu ya. Bahkan tadi saya telepon-teleponan dengan pak menteri pak trenggono katanya udah mensegel ya cuman ke depannya harus nggak boleh terlambat gitu,” ucapnya.

Menurutnya, terlalu naif jika aparat penegak hukum maupun pemerintah tidak mengetahui adanya aktivitas ilegal tersebut.

“Masa itu kan ratusan ribu bambu itu yang lalu lalang ya. Baik kapolri polisi ya harusnya tau ya adalah naif kalau kita tahu,” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya