Ketua KPK, Setyo Budiyanto/RMOL
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengaku optimistis memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Prinsipnya kami semua ini yakin, optimis, bagaimana kita menghadapi permohonan atau gugatan daripada seorang tersangka mengajukan praper, kemudian kami pesimis? nggak dong. Kami semuanya optimis, kami yakin," kata Setyo seperti dikutip RMOL, Rabu 15 Januari 2025.
Setyo mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk membuktikan secara formil di sidang praperadilan nanti.
"Apalagi kalau kemudian tuntutannya atau masuknya kepada yang materiil juga, misalkan hakim tunggalnya minta pun juga kami akan siapkan. Tapi praperadilan kan urusannya hanya terkait masalah administrasi atau formil saja. Kami juga akan berusaha membuktikan bahwa peristiwa, bahwa perbuatan yang dilakukan HK terhadap penyuapan, perbuatan penyuapan, dan perintangan itu peristiwanya ada, dan itu adalah melanggar hukum," pungkas Setyo.
Hasto secara resmi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Permohonan praperadilan itu telah teregister dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Djuyamto.
Sidang pertama dengan agenda pemanggilan para pihak telah ditetapkan, yaitu pada Selasa 21 Januari 2025.
Pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan 2 orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu yang juga mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.
Keduanya adalah Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.
KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.
Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk merendam HP-nya ke dalam air dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu.
Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa, 24 Desember 2024.
