Berita

Pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang, Banten/Ist

Politik

Investigasi Pagar Laut di Tangerang oleh KKP Aneh!

SELASA, 14 JANUARI 2025 | 20:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Proses investigasi pagar laut di wilayah proyek Pantai Indah Kapuk Fase Kedua (PIK 2), Tangerang, Banten yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dianggap aneh.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Efriza memandang, pagar laut yang dipasang sepanjang 30 kilometer (km) di wilayah proyek PIK II seharusnya telah diketahui KKP.

"Jika Pemerintah baru mengetahui, rasanya itu tak masuk nalar," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Selasa, 14 Januari 2025.


Ia menjelaskan, langkah pemerintah yang seolah ingin menunjukkan pemerintah cepat tanggap, justru bisa menimbulkan kesalahpahaman.

"Sebab jika pemakluman ini diterima, maka menunjukkan terjadinya pengabaian negara terhadap masyarakat yang diterima begitu saja," tuturnya.

Oleh karena itu, menjadi aneh apabila pemerintah baru mengetahui dan mengambil langkah ketika pemagaran laut sudah terjadi, dan bahkan menjadi polemik di masyarakat.

"Soal pagar pembatas laut ini menunjukkan ada misteri yang janggal," demikian Efriza menambahkan.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya