Berita

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025/RMOL

Hukum

Ketua KPK Minta Wartawan Tanya Penyebar Info Megawati Telepon Prabowo

SELASA, 14 JANUARI 2025 | 19:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengaku tidak mendengar kabar soal adanya Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri yang menelepon Presiden Prabowo Subianto agar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto tidak ditahan.

Hal itu disampaikan Setyo saat ditanya terkait kabar beredar yang menyebutkan bahwa Megawati menelepon Prabowo dan meminta agar Hasto tidak ditahan KPK usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pada Senin, 13 Januari 2025.

"Justru saya tidak mendengar soal kabar itu ya, sampai dengan kemarin, saya hanya mendengarkan laporan dan membaca berita bahwa jam 9 sekian itu datang, kemudian ada pemeriksaan, setelah itu saya baca-baca lagi berita-berita saja," kata Setyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Januari 2025.


Untuk itu, Setyo meminta agar wartawan bertanya kepada pihak-pihak yang menyebarkan informasi dimaksud.

"Jadi sebaiknya ditanyakan sama yang informasi itu, apakah memang betul seperti itu. Kalau dari sini si nggak. Dari sini nggak ada," tutur Setyo.

Namun yang pasti, lanjut Setyo, tim penyidik memiliki pertimbangan sendiri untuk melakukan penahanan atau tidak kepada tersangka.

"Rencana (penahanan) apa segala macam itu tidak ada, karena dokumennya belum masuk ke saya, jadi pemberitahuan apa segala macam, tidak ada. Yang ada hanya laporan tentang pemeriksaan, tapi kepada rencana penahanan dan sebagainya nya itu belum masuk kepada pimpinan. Jadi artinya bahwa segala sesuatunya belum sampai ke situ memang, baru tahap pemeriksaan saja," pungkas Setyo.

Beredar kabar di kalangan wartawan bahwa Megawati melakukan intervensi melalui Presiden Prabowo agar Hasto tidak ditahan KPK.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya