Berita

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025/RMOL

Hukum

Ketua KPK Minta Wartawan Tanya Penyebar Info Megawati Telepon Prabowo

SELASA, 14 JANUARI 2025 | 19:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengaku tidak mendengar kabar soal adanya Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri yang menelepon Presiden Prabowo Subianto agar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto tidak ditahan.

Hal itu disampaikan Setyo saat ditanya terkait kabar beredar yang menyebutkan bahwa Megawati menelepon Prabowo dan meminta agar Hasto tidak ditahan KPK usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pada Senin, 13 Januari 2025.

"Justru saya tidak mendengar soal kabar itu ya, sampai dengan kemarin, saya hanya mendengarkan laporan dan membaca berita bahwa jam 9 sekian itu datang, kemudian ada pemeriksaan, setelah itu saya baca-baca lagi berita-berita saja," kata Setyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Januari 2025.


Untuk itu, Setyo meminta agar wartawan bertanya kepada pihak-pihak yang menyebarkan informasi dimaksud.

"Jadi sebaiknya ditanyakan sama yang informasi itu, apakah memang betul seperti itu. Kalau dari sini si nggak. Dari sini nggak ada," tutur Setyo.

Namun yang pasti, lanjut Setyo, tim penyidik memiliki pertimbangan sendiri untuk melakukan penahanan atau tidak kepada tersangka.

"Rencana (penahanan) apa segala macam itu tidak ada, karena dokumennya belum masuk ke saya, jadi pemberitahuan apa segala macam, tidak ada. Yang ada hanya laporan tentang pemeriksaan, tapi kepada rencana penahanan dan sebagainya nya itu belum masuk kepada pimpinan. Jadi artinya bahwa segala sesuatunya belum sampai ke situ memang, baru tahap pemeriksaan saja," pungkas Setyo.

Beredar kabar di kalangan wartawan bahwa Megawati melakukan intervensi melalui Presiden Prabowo agar Hasto tidak ditahan KPK.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya